Angka Fantastis, 5.828 Data Anak Putus Sekolah di Situbondo Terdata, Pemkab Libatkan Operator Desa
Pemerintah Kabupaten Situbondo serius tangani Data Anak Putus Sekolah Situbondo yang mencapai ribuan, libatkan operator desa untuk pemutakhiran data demi masa depan pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengambil langkah konkret dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka melibatkan operator desa dan kelurahan untuk melakukan pemutakhiran data anak tidak sekolah di wilayahnya. Langkah ini diambil menyusul angka anak putus sekolah yang cukup memprihatinkan di “Kota Santri” tersebut.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman, menyampaikan bahwa pemutakhiran data ini sangat krusial. Tercatat, sebanyak 5.828 anak di Situbondo saat ini tidak melanjutkan pendidikan, tersebar di 17 kecamatan yang ada.
Data tersebut menunjukkan bahwa masalah anak putus sekolah menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo. Keterlibatan operator desa diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi dan penanganan kasus anak tidak sekolah secara lebih efektif dan menyeluruh.
Potret Angka Anak Putus Sekolah di Situbondo
Angka 5.828 anak putus sekolah di Situbondo menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Fathor Rakhman menjelaskan bahwa sebaran anak putus sekolah ini mencakup semua jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Data ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan tidak hanya terjadi pada jenjang tertentu, melainkan merata di semua tingkatan.
Secara spesifik, Kecamatan Banyuputih tercatat sebagai wilayah dengan angka anak putus sekolah tertinggi, mencapai 732 anak. Sementara itu, Kecamatan Mlandingan memiliki angka terendah dengan 200 anak. Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyatakan keprihatinannya atas data ini, mengingat masih banyaknya anak yang tidak bersekolah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah di Situbondo hanya 6,09 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Situbondo hanya dapat disetarakan dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas satu yang belum tuntas. Kondisi ini menjadi dorongan kuat bagi pemerintah untuk segera bertindak.
Oleh karena itu, kehadiran operator desa dan kelurahan dalam proses pemutakhiran data anak tidak sekolah sangat diharapkan. Mereka memiliki peran penting dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah di Situbondo, serta memastikan bahwa anak-anak yang putus sekolah dapat kembali mengenyam pendidikan.
Strategi Pemkab Situbondo Atasi Anak Tidak Sekolah
Pemerintah Kabupaten Situbondo menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi masalah anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Situbondo, Rosy Rosaindratna, menegaskan bahwa Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo telah mengalokasikan anggaran khusus untuk sektor pendidikan.
Salah satu wujud komitmen tersebut adalah peningkatan honorarium bagi guru non-ASN, yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kesejahteraan para pendidik. Selain itu, alokasi beasiswa juga mengalami peningkatan signifikan, memberikan kesempatan lebih luas bagi siswa berprestasi atau kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Program Kejar Paket A, B, dan C, yang ditujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan setara bagi mereka yang putus sekolah, juga mendapatkan perhatian khusus. Anggaran untuk program ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan keseriusan pemerintah dalam menyediakan jalur alternatif pendidikan.
Rosy Rosaindratna juga menekankan bahwa penanganan anak tidak sekolah, yang sebelumnya belum memiliki anggaran spesifik, kini telah dialokasikan dananya. Ia meminta seluruh operator desa dan kelurahan untuk memberikan dukungan penuh dalam pemutakhiran data anak tidak sekolah di Situbondo, sebagai bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.
Sumber: AntaraNews