11 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Wamendagri: Alarm Keras
Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.
Akhmad Wiyagus menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kepala daerah sepanjang 2025 hingga 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri itu menyebut rentetan kasus tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
"Sepanjang tahun 2025-2026, kita mencatat setidaknya ada 11 operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah dengan berbagai macam kasus dan modus operandi yang dilakukan dan ini adalah alarm yang keras ya, bagi kita semua," kata Wiyagus saat acara peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Kantor Kemendagri, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, upaya penegakan hukum tidak akan cukup memberantas korupsi jika akar persoalan tidak disentuh.
"Penindakan dan penegakan hukum sehebat apa pun tidak akan pernah cukup jika tidak menyentuh akar permasalahannya," ujarnya.
Wiyagus juga menilai praktik korupsi berkaitan erat dengan persoalan karakter.
"Korupsi adalah penyakit karakter. Untuk itu pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi yang komprehensif yang baik dari seluruh pemangku kepentingan," lanjutnya.
Deretan OTT KPK Sepanjang 2025-2026
OTT pertama pada 2025 dilakukan terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Maret 2025.
Selanjutnya, pada Juni 2025, KPK menggelar OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
OTT lain juga dilakukan di Jakarta, Kendari, dan Makassar pada Agustus 2025 terkait dugaan korupsi pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Pada periode yang sama, KPK juga menangani dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan serta kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam kasus terakhir itu, OTT turut menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan.
Gubernur hingga Bupati Turut Terjaring
Pada November 2025, KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
KPK juga menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo.
Kasus serupa menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait dugaan penerimaan gratifikasi.
Pada Desember 2025, KPK juga menggelar OTT di Kabupaten Bekasi dan menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya sebagai tersangka dugaan suap proyek.
OTT terbaru dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dalam kasus itu, KPK menetapkan sejumlah pejabat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum.