Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Upah Buruh di Jawa Barat Mahal, Industri Tekstil Pindah Pabrik ke Jateng dan Jatim

Upah Buruh di Jawa Barat Mahal, Industri Tekstil Pindah Pabrik ke Jateng dan Jatim Pengusaha Tekstil di BKPM. ©2019 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Salah satu permasalahan yang tengah dihadapi industri Tanah Air adalah upah buruh yang kian mahal dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi hal itu, banyak pabrik tekstil yang akan direlokasi dari Jawa Barat ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebutkan, hal ini masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah daerah (pemda) setempat.

"Salah satu di antaranya tenaga kerja di sana, tenaga kerjanya sudah agak mahal makanya mereka lakukan relokasi ke Jateng dan Jatim. Tapi kami lagi cari formulasi minggu depan akan bicara teknis dengan Pemda," kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (11/12).

Seperti diketahui UMK tahun 2020 di Jawa Barat yang merupakan daerah industri yaitu Kabupaten Karawang (Rp4.594.324), Kota Bekasi (Rp4.589.708), Kabupaten Bekasi (Rp4.498.961), Kabupaten Purwakarta (Rp4.039.067) dan Kabupaten Bandung Barat (Rp3.145.427).

Sementara itu, UMK di Jawa Timur tergolong lebih rendah mulai dari Rp1,9 juta hingga Rp4 juta.

Sementara di Jawa tengah, UMK nya jauh lebih rendah lagi. Tertinggi adalah Kota Semarang dengan besaran Rp2.715.00.

Belum Masuk Tahap Teknis

Bahlil mengungkapkan, rencana relokasi ini belum masuk tahap teknis. Dan sedang menyusun regulasi yang tepat.

"Tadi ketua dari jabar belum sampai pada tingkatan teknis berapa relokasinya, tapi kita lagi mencari alternatif dengan regulasi yang memudahkan mereka agar mereka tidak perlu ada regulasi," ujarnya.

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Ravi Shankar menyebutkan faktor lingkungan turut menjadi pendorong relokasi tersebut.

"Itu masalahnya terutama lingkungan, Citarum, kain tekstil kan ada celupan ada banyak dia pakai air, itu jadi di Bandung sudah mulai susah ekspansi," ujarnya.

Selain itu, dia menjelaskan relokasi tersebut juga merupakan bagian dari program skema cluster atau industrial tekstil park dalam satu tempat. Sehingga nantinya biaya produksi dapat diatur menjadi lebih efisien.

"Kalau dalam satu cluster jauh lebih gampang untuk atur cost daya saing, lingkungan semuanya bisa diatur, itu yang kita usul dan perlu kita lanjutkan. Kalau kita usul tekstil park itu dan siapkan juga bagaimana di daerah itu, Bandung bisa relokasi," ujarnya.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini

Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini

Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Impor Batik Harus Dibatasi agar UMKM Dalam Negeri Tidak Kewalahan

Ganjar: Impor Batik Harus Dibatasi agar UMKM Dalam Negeri Tidak Kewalahan

Ganjar sepakat impor batik harus dibatasi melalui regulasi yang jelas.

Baca Selengkapnya
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Menguak Jejak Kejayaan Perkebunan Kapuk di Tanah Jawa, Dulu Mampu Memenuhi 85 Persen Kebutuhan Kapuk Dunia

Menguak Jejak Kejayaan Perkebunan Kapuk di Tanah Jawa, Dulu Mampu Memenuhi 85 Persen Kebutuhan Kapuk Dunia

Industri kapuk mengalami kemunduran karena masyarakat lebih suka memakai Kasur dengan bahan dasar busa dan pegas.

Baca Selengkapnya
Wamen Raja Juli Serahkan Sertifikat Tanah Makam Sunan Bonang

Wamen Raja Juli Serahkan Sertifikat Tanah Makam Sunan Bonang

Sudah sepatutnya makam yang kerap menjadi tujuan wisata religi masyarakat memiliki kepastian hukum.

Baca Selengkapnya
Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya
Aturan Pembatasan Penjualan Pertalite Tak Kunjung Rampung, Ternyata Ini Kendala di Belakangnya

Aturan Pembatasan Penjualan Pertalite Tak Kunjung Rampung, Ternyata Ini Kendala di Belakangnya

Proses pembahasan revisi Perpres 191 kembali dilakukan pada Juni 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya