Tingkatkan keterampilan pekerja lokal, pemerintah butuh Rp 44 T

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli menilai ketersediaan pendidikan berbasis kejuruan di Indonesia masih sangat minim. Menurut Rizal, pendidikan berbasis kejuruan lebih mampu menciptakan lulusan terampil yang siap pakai di dunia kerja.

Menurut Menko Rizal, pola pendidikan di Indonesia perlu diubah secara bertahap. Meski demikian, dia mengakui bahwa mengubah sistem pendidikan yang sudah berjalan, tidak mudah.

Sebagai langkah awal, Kementerian Koordinator Kemaritiman menggandeng Kementerian Tenaga Kerja untuk memaksimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola pemerintah maupun swasta.

"Misalnya ada kebutuhan tenaga pariwisata di sana. Nanti akan difokuskan BLK yang memberikan pendidikan pariwisata dan seterusnya," kata Menko Rizal di Kantornya, Jakarta, Selasa (19/4).

Menurutnya, diperlukan dana sekitar Rp 44 triliun untuk bisa meningkatkan mutu BLK agar jumlah tenaga kerja terampil semakin bertambah. "Perhitungan awal kami itu ada kebutuhan dana sekitar Rp 44 triliun dalam 4 tahun. Itu untuk mendatangkan trainer (pengajar), melengkapi alat-alat saran dan prasarana pendidikan dan berbagai kelengkapannya," ucapnya.

Mengenai sumber pendanaannya, Menko Rizal menilai bisa diambil dari alokasi dana pendidikan yang mencapai Rp 414 triliun. Namun, usulan tersebut perlu dibahas terlebih dahulu bersama Presiden Joko Widodo dan jajaran Kabinet Kerja melalui rapat kabinet.

"Pada waktunya ini akan dibahas di tingkat kabinet," tuturnya.

Dia mengatakan, BLK sudah banyak berada di daerah-daerah, tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya. Lebih khusus Menko Rizal menilai, BLK akan lebih bermanfaat apabila pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Selain itu, jumlah BLK pun perlu ditambah.

"BLK-nya sudah ada. Yang bagus-bagus seperti yang Kupang ada BLK yang bekerjasama dengan Toyota. Itu sudah bagus. Nah yang ini mau kita lakukan sekarang adalah lebih masif (lebih banyak) lagi," tuturnya.