Merdeka.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menemui jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk membahas 12 paket ekonomi yang dibentuk Presiden Joko Widodo. Enggartiasto berharap dengan pertemuan ini, paket kebijakan ekonomi yang dibentuk tidak akan terjadi kriminalitas yang dilakukan aparat-aparat pemerintahan.

"Kita sepakati bersama Kadin Indonesia beserta institusi terkait untuk menjelaskan atau sosialisasi kebijakan ini bukan one way, kita bisa mendapatkan saran dari kebijakan yang dibuat," ujar Enggartiasto di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (18/8).

Dia mengakui banyaknya hambatan dari birokrasi yang ada selama ini. Salah satunya, adanya kriminalisasi terhadap pelaksana kegiatan agar memantau kebijakan yang dibuat berjalan lancar dan tidak terjadi kriminalitas.

Selain itu, katanya, juga membahas mengenai investasi-investasi yang masuk ke Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi, pertemuan-pertemuan tersebut juga dihadiri para pengusaha-pengusaha besar.

"Kita membutuhkan ibu bapak untuk investasi, jika tanpa ibu dan bapak maka yang diharapkan, akan hilang, dan kita akan kehilangan momentum," tegasnya.

Kendati demikian, Enggartiasto menambahkan pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan dari APBN semata. Sebab, dana infrastruktur dalam APBN tak cukup untuk membiayai program prioritas pemerintah.

"Bagaimana ini bisa merata bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, tidak bisa hanya mengharapkan dari APBN, namun juga investasi," pungkasnya.

Laporan: Aisyah