Swasta rajin utang luar negeri, pemerintah sebut OJK wajib awasi

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan I Anny Ratnawati tidak khawatir dengan porsi utang luar negeri yang didominasi swasta. Dia menilai, fokus pemerintah kini mengawasi utang negara. Sementara untuk sektor swasta, itu jadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan.

"Sekarang, institusi yang menaunginya dan mengawasi industri tersebut adalah OJK," ujarnya sebelum rapat dengan Komisi I di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/2).

Prinsipnya, seluruh utang luar negeri itu harus dimanfaatkan buat kepentingan produktif. Anny menyarankan OJK memastikan sektor swasta tidak asal berutang dan punya arus kas memadai buat mengelola pembiayaan bisnisnya.

"Dipastikan nanti ada revenue yang dibangkitkan dari kegiatan bisnis untuk membayar utangnya," kata Anny.

Bank Indonesia (BI) baru saja melansir data utang luar negeri Indonesia terbaru. Dalam data bank sentral, utang luar negeri Indonesia per Desember 2013 mencapai USD 264 miliar atau setara Rp 3.099,3 triliun. Total utang ini terhitung naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 261 miliar atau Rp 3.064,1 triliun.

Utang luar negeri Indonesia ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebanyak USD 123 miliar. Porsi terbesar datang dari utang luar negeri swasta, mencapai USD 140 miliar.

Anny menilai besaran utang baik pemerintah dan swasta masih sangat aman. Baginya, kebijakan lebih strategis bukan fokus pada nominal utang, melainkan memperkuat fungsi koordinasi lembaga berwenang dalam memantau perkembangan utang luar negeri.

"Yang penting koordinasi antar institusinya, BI, OJK dan kemenkeu harus lebih perkuat kerja sama untuk monitor dan mitigasi," tandasnya.

Pemberi utang luar negeri Indonesia ini terdiri dari negara dan organisasi internasional serta badan lainnya. Tercatat, lebih dari 20 negara memberi utang luar negeri dengan total mencapai USD 190 miliar.

Selanjutnya ada organisasi internasional dengan total utang mencapai USD 27 miliar. Sedangkan, lainnya memberi utang USD 46 miliar.