PT Pertamina tak bisa langsung memenuhi permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar premium tak lagi didistribusikan di wilayahnya. Untuk itu, perusahaan energi pelat merah tersebut membutuhkan restu dari Kementerian ESDM.
"Sebelumnya Pak Ahok sudah mengirimkan surat ke kementerian ESDM, tembusannya ke Dirut Pertamina. Jadi tentunya kami akan komunikasi lebih lanjut apakah ada persetujuan dari kementerian ESDM? seperti apa mekanismenya?" Kata Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro di DPR-RI, Jakarta, Kamis (4/2).
Dia menjelaskan, konsumsi premium di Jakarta hanya mencapai 4.150 liter per hari. Porsi premium saat ini hanya sebesar 77 persen dari total konsumsi bensin di Tanah Air.
Turun dari sebelumnya 89 persen. Penurunan itu lantaran konsumen beralih menggunakan pertalite.
Sebagai ilustrasi, selama enam bulan terakhir, konsumsi pertalite sudah mencapai 3.500 liter per hari.
"Jadi itu pilihan masyarakat, masyarakat tetap bisa beli premium atau pertalite," imbuhnya.
Berdasarkan itu, Wianda yakin pihaknya bisa menekan dampak dari penghapusan premium di Jakarta.
"Kalau DKI kami akan gandengkan dengan spesifikasi kendaraan, mungkin nanti ada distribusi yang lebih tepat sasaran, ada harapan untuk bisa meningkatkan jumlah mobil, yang nanti dikonversi dari BBM ke BBG."