Penghapusan Premium

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan, BBM Premium secara natural akan menghilang, diganti dengan BBM yang lebih ramah lingkungan.

Penjualan BBM Premium rencananya akan ditiadakan. Pemerintah nantinya bakal memberi kompensasi bagi PT Pertamina (Persero) untuk penyaluran Pertalite bersubsidi.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mempertanyakan masih terjadinya tarik ulur rencana penghapusan BBM jenis Premium pemerintah. Padahal, penghapusan Premium sudah seharusnya segera dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) RI Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disahkan pada 31 Desember 2021.

Menurut beleid tersebut, tujuan pemerintah menetapkan PP adalah demi menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor, mengoptimalkan penyediaan, dan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Indonesia.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memastikan, Pertamina tetap menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di tahun 2022. Hal ini merespon rencana pemerintah menghapus BBM yang tidak ramah lingkungan secara bertahap, termasuk Pertalite.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati menegaskan hingga saat ini belum ada kebijakan untuk menghapus Pertalite. Dia menyebut, langkah saat ini adalah mendorong masyarakat menggunakan BBM dengan oktan tinggi.

2022, Premium dan Pertalite Bakal Dihapus. Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite secara bertahap pada tahun 2022.

Tahapannya, setelah Premium dihapus, Pertalite RON 90 menjadi BBM berikutnya yang dikabarkan juga akan dihapus dari peredaran secara bertahap.

Strategi penghapusan itu merupakan simplifikasi varian produk dan comply dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 yang mengatur soal baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru untuk kendaraan bermotor roda empat atua lebih.

Eddy menerangkan, kebijakan penghapusan BBM jenis Premium maupun Pertalite sendiri merupakan suatu keniscayaan. Mengingat, era pasar saat ini telah beralih ke bahan bakar dengan kandungan oktan tinggi yang lebih ramah lingkungan.

Igun menjelaskan rata-rata pengemudi ojol sehari bekerja selama 12 jam. Setiap jamnya para pengemudi menempuh jarak 10 Km dalam satu jam. Sehingga dalam sehari menempuh jarak sekitar 120 Km.

Rencana pemerintah tersebut mendapatkan penolakan dari para pengguna BBM Pertalite, khususnya pengemudi ojek online. Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) meminta pemerintah menghadirkan bahan bakar alternatif lain yang lebih bersih dan ekonomis.

Menurutnya, untuk benar-benar kita beralih ke BBM dengan RON yang tinggi memang masih membutuhkan waktu. Sehingga pemerintah perlu melihat juga kondisi perekonomian masyarakat, terutama di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Pemerintah memberi sinyal akan menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite secara bertahap. Tahap awal, pemerintah akan mendorong penggunaan bensin RON 90 atau Pertalite sebagai bahan bakar minyak ramah lingkungan. Ini dilakukan karena Indonesia baru memasuki masa transisi energi.

Pemerintah memberi sinyal akan menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite secara bertahap. Tahap awal, pemerintah akan mendorong penggunaan bensin RON 90 atau Pertalite sebagai bahan bakar minyak ramah lingkungan. Ini dilakukan karena Indonesia baru memasuki masa transisi energi.

Ekonom sekaligus Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mendukung, rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium. Piter menyebut, penghapusan BBM jenis murah ini bisa membantu mengurangi beban subsidi pemerintah. Terlebih di tengah situasi ekonomi sulit.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendukung penuh langkah pemerintah melalui Kementerian ESDM yang berencana menghapus BBM jenis Premium. Sebagaimana yang kerap dia sampaikan dalam rapat kerja bersama pemerintah.

Selain memperbaiki lingkungan, rencana penghapusan Premium juga mempertimbangkan aspek penurunan jumlah pengguna. Di mana, mayoritas pengguna Premium kini telah beralih ke Pertalite.

Hal itu sesuai dengan regulasi Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 dan Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2018, Premium merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Pertamina berkomitmen menjalankan penugasan tersebut dengan tetap menyalurkannya sesuai ketentuan.