Semester I, Phapros raup laba Rp 35,2 M dari target akhir tahun Rp 100 M

Semester I, Phapros raup laba Rp 35,2 M dari target akhir tahun Rp 100 M. Angka laba ini meroket 24,3 persen dibanding periode sama tahun lalu yang hanya Rp 28,4 miliar. Kenaikan laba bersih ditopang dari penjualan yang tumbuh 7,9 persen hingga Juni 2017 ini. Penjualan PT Phapros didominasi produk OTC seperti Antimo.

Idris Rusadi Putra
Oleh Idris Rusadi Putra - Reporter
Semester I, Phapros raup laba Rp 35,2 M dari target akhir tahun Rp 100 M
Phapros RNI. ©Phapros RNI

PT Phapros Tbk, anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) bidang farmasi dan alat kesehatan, mencatatkan laba bersih sebesar Rp 35,3 miliar hingga Juni 2017. Angka laba ini meroket 24,3 persen dibanding periode sama tahun lalu yang hanya Rp 28,4 miliar.Direktur Utama PT Phapros, Barokah Sri Utami menjelaskan, kenaikan laba bersih ditopang dari penjualan yang tumbuh 7,9 persen hingga Juni 2017 ini."Kalau penjualan hingga Juni mencapai Rp 379,5 miliar dan naik dibanding periode sama tahun lalu yang hanya Rp 351,6 miliar," kata wanita yang akrab disapa Emmy ini kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/8).Emmy menjelaskan, penjualan PT Phapros didominasi produk OTC seperti Antimo yang bisa didapat masyarakat tanpa resep dokter. Namun demikian, Emmy mengingatkan agar masyarakat hati-hati mengonsumsi obat tersebut karena tetap ada efek samping."Obat itu ada dua sisi yang diperhatikan. Jadi walaupun tidak ada resep dokter tapi harus sesuai aturan. Kita juga terus adakan program komunikasi dan edukasi," katanya.Selain OTC, penjualan Phapros juga ditopang produk ethical komoditi seperti Dextamin. Obat ini juga bisa didapat di apotek tanpa resep dokter.Dalam RKAP 2017, Phapros menargetkan pendapatan Rp 1 triliun dan laba bersih hingga Rp 100 miliar hingga akhir tahun. Emmy optimis target ini pasti tercapai."Bisnis farmasi pada semester 2 memang akan lebih banyak dan semester 1 memang lebih rendah. Ini karena siklus belanja pemerintah juga. Bisnis farmasi hampir berimbang dengan belanja pemerintah."

Rekomendasi