RI masih disesaki pengemplang pajak, Jokowi perlu jadi teladan
Merdeka.com - Terungkapnya sejumlah kasus perpajakan membuat masyarakat jengah. Imbasnya ketidakpercayaan masyarakat pada tata kelola pajak membuat mereka ogah menunaikan kewajiban pada negara. Padahal, pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak tinggi tahun ini.
Executive Director Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus memberikan contoh baik kepada masyarakat. Minimal dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan (SPT) telah melakukan pembayaran pajak. Dengan begitu, pemimpin dapat menjadi contoh dalam mensukseskan Tahun Pembinaan Wajib Pajak.
"Sekarang Tahun Pembinaan Wajib Pajak, hasil pajak diberi kepercayaan membetulkan SPT, tapi apakah presiden dan wapres, menteri, anggota DPR sudah membetulkan SPT-nya? Kalau mereka belum pasti yang sulit kita rakyat untuk betulin, bercerminlah yang di atas enggak," jelasnya di Hotel Hive, Jakarta, Selasa (22/9).
Menurutnya, praktik kongkalikong pembayaran pajak masih sering dilakukan. Salah satunya untuk menghindari pembayaran pajak penjualan barang mewah (PPnBM) rumah.
"PPnBM selama ini kan hanya kesepakatan antara pengembang dan pembeli. Pengembang kan mengikuti pembelinya. Pembelinya tidak mau bayar PPnBM nya. Misalnya luas bangunan minta di bawah 150 meter, jadi 149,5 meter. Itu dibikin dua kamar, atau dua pintu. Seolah-olah dimiliki dua orang yang berbeda, padahal di dalamnya ada connecting doornya yang nyambung juga bisa. Harga juga bisa," ungkapnya.
Pemerintah menurutnya harus membangun kembali kepercayaan masyarakat akan pajak. Caranya dengan memberi tindakan keras kepada pegawainya dan masyarakat pengemplang pajak yang melakukan pelanggaran.
"Jangan sampai ada pikiran saya itu mau bandel, mau ngemplang mending sekalian yang gede kan tidak diapa-apain. Kalau yang kecil tidak ada backing malah dikerjain," tutup Yustinus.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPuan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai
Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Makan Malam Bareng Prabowo, Cak Imin: Biar Rakyat yang Menilai
Cak Imin mengatakan, masyarakat sudah pintar menilai.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Puan Maharani Didesak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
RUU Masyarakat Adat dinilai janji Jokowi 10 tahun lalu
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya