Merdeka.com - Presiden Joko Widodo kembali menyinggung masalah isu tenaga kerja China di Indonesia. Ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pembukaan pendidikan kader ulata (PKU) XII di Bogor, Jawa Barat.

Jokowi mengaku mendengar isu katanya ada 10 juta tenaga kerja dari China. Padahal, lanjut Presiden blak-blakan, yang ada sebenarnya hanya 23.000 tenaga kerja China kerja di sini. Itu pun tidak kerja terus-menerus.

"Itu masang turbin, masang smelter. Saya cek kok. Itu memang kita belum siap melakukan itu, sehingga mereka harus di sini 3 bulan-6 bulan untuk memasang ini," terang Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.

Presiden membandingkan orang Indonesia yang kerja di China sebanyak 80.000 orang, yang kerja di Malaysia 1,2 juta orang, dan Malaysia diam saja. Menurut Presiden, angka 1,2 juta merupakan pekerja legal, dan jika ditambah dengan ilegal maka mungkin akan tembus 2 juta orang.

Saat menerima kunjungan PM Mahathir Mohammad, Presiden Jokowi mengaku masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia sempat disinggung.

"Saya ngomong apa adanya. Ya itulah sudah terjadi bertahun-tahun, dan saya minta kepada Mahathir ada perlindungan, legalisasi, ada proteksi sehingga semuanya menjadi gambling," ujar Presiden.

Meskipun ada banyak TKI legal dan ilegal di sana, lanjut Presiden, Malaysia tidak ribut. Presiden juga menyebutkan, tenaga kerja Indonesia yang di Arab Saudi katanya 500.000 yang legal, yang ilegal katanya lebih dari itu.

"Coba dilihat tenaga kerja asing yang ada di Indonesia dibandingkan dengan penduduk itu hanya 0,03 persen. Satu persen saja enggak ada. Harus angka-angka yang kita sampaikan supaya isu tidak kemana-mana 0,03 persen. Satu persen saja enggak ada," tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi membandingkan dengan tenaga kerja asing yang ada di Uni Emirat Arab yang 80 persen asing semua, dan mereka senang-senang saja tidak ada masalah. Demikian juga di Arab Saudi 33 persen itu adalah tenaga kerja asing, sementara di Indonesia satu persen saja tidak ada.

Presiden menegaskan, pemerintah berupaya mendatangkan investasi, karena salah satu tujuannya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan untuk yang lain.