Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai menunjukkan empat kontainer yang melanggar ketentuan kepabeanan kepada Presiden Joko Widodo. Presiden ‎mengungkapkan, rasa senangnya karena laporan terkait adanya tekstil ilegal segera ditindaklanjuti oleh Bea Cukai.

Pasalnya, barang-barang ilegal yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok dan Cikarang ini kerap merugikan negara. Selain finansial, kerugian lainnya ialah hancurnya produk dalam negeri akibat murahnya barang ilegal.

Presiden mengaku memiliki alat untuk memantau proses pemberantasan barang impor ilegal. "Terus saya selalu tanyakan setiap hari progresnya seperti apa? Saya sudah punya alat yang memantau apakah sudah berkurang berapa atau hilang. Ini impor ilegal besar sekali," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini di Kantor DJBC, Jakarta, Jumat (16/10).

Dia meminta kepada Kapolri dan Kejaksaan Agung terus mendukung langkah pemberantasan barang-barang impor ilegal. Dia mencontohkan, dari empat kontainer ini saja, kerugian negara sudah bernilai USD 1,28 juta atau setara dengan Rp 14 miliar.

"Negara dirugikan karena tidak bayar bea masuk Rp 2,3 miliar. Selain tidak memberi penerimaan, impor ilegal ini merusak industri hilirisasi. Ini menyebabkan industri (dalam negeri) tidak bisa bersaing di pasar. Hentikan impor ilegal," ungkapnya.

Presiden Jokowi menjelaskan, dirinya meminta dilakukan pengetatan pengawasan barang ilegal, terutama tekstil setelah mendapatkan laporan dari ‎Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)‎.

"Kalau kita ingin konsen pada hilirisasi menumbuhkan industri, impor ilegal ini harus dihilangkan. Kalau data saya terima dari asosiasi tektil. Industri tekstil turun sampe 30 persen. Kemaren saya sampaikan harga sprei tepaut 30 persen," ungkapnya.

Mantan Walikota Solo ini mengharapkan, dengan tidak adanya barang ilegal maka industri dalam negeri dapat mengambil pasar yang ditinggalkan. Dari sana pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan terjadi.‎