Penanganan Corona Kurang Tegas Bikin Ekonomi RI Sulit Diprediksi

Ekonom senior Faisal Basri mengaku sulit memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa penyebaran wabah virus corona (Covid-19) saat ini. Itu lantaran ketidakjelasan aturan yang dibuat pemerintah dalam menangani pandemi ini.

Rita
Oleh Rita - Reporter
Penanganan Corona Kurang Tegas Bikin Ekonomi RI Sulit Diprediksi
Social Distancing di Bandara. ©2020 Merdeka.com (instagram : ap_airports)

Ekonom senior Faisal Basri mengaku sulit memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa penyebaran wabah virus corona (Covid-19) saat ini. Itu lantaran ketidakjelasan aturan yang dibuat pemerintah dalam menangani pandemi ini.

"Saya melihat juga untuk Indonesia, sebetulnya kita amat sulit memprediksi Indonesia, karena penanganan covid-nya enggak karu-karuan," cibirnya dalam sesi bincang-bincang online bersama Katadata, Jumat (24/4).

Dia mencontohkan masyarakat yang seolah abai dengan imbauan untuk melakukan social dan physical distancing di masa pandemi ini. Terlebih pemerintah juga masih setengah-setengah dalam menegakkan aturan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan DKI Jakarta.

"Kemarin kebetulan saya ke rumah orang tua kok macet di Pancoran. Seperti tidak ada apa-apa. Jadi kita tidak pernah bisa tahu puncaknya kapan, dan ongkosnya semakin besar," seru dia.

Dia sangat menyayangkan kondisi seperti ini terjadi, sebab Indonesia tak punya banyak modal untuk menopang ekonomi untuk masa pasca krisis ini.

"Kita tidak punya kemampuan untuk mem-back up ekonomi kita supaya tidak turun terlalu tajam. Karena kita tidak punya kemewahan seperti yang dimiliki Amerika, menggelontorkan dana untuk insentif kemarin USD 484 miliar. Total stimulus USD 2,3 triliun, belum USD triliun digelontorkan The Fed untuk meningkatkan stimulus likuiditas," tuturnya.

Dia juga mengkritik yakni terkait paket stimulus melawan corona sebesar Rp405,1 triliun. Berdasarkan data perubahan APBN 2020, anggaran belanja negara naik Rp73,4 triliun.

"Jangan dilihat defisit APBN pemerintah yang naik 5,8 itu sebagai suatu stimulus. Bukan. Defisit 5,8 itu lebih disebabkan karena penerimaannya anjlok. Jadi peningkatan belanja itu cuman Rp73,4 triliun. Penerimaan negaranya anjlok Rp472 triliun. Jadi praktis tidak ada stimulus sebetulnya kalau dilihat dari magnitude tambahan dari APBN itu," pungkasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

Rekomendasi