Pemerintah Lakukan Tata Kelola Jamin Kualitas Pelatihan Kartu Prakerja

Meski dibanjiri antusiasme masyarakat, pelaksanaan program kartu prakerja masih menuai polemik. Yakni terkait dengan pelaksanaannya di tahun ini yang semuanya dilakukan secara daring atau online.

Menanggapi itu, Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, Rudy Salahuddin menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan perbaikan dan perkembangan tata kelola kartu prakerja. Tentunya dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak.

"Tujuan dari perbaikan tata kelola tersebut adalah untuk memastikan bahwa kualitas pelatihan yang diselenggarakan secara online serta pemantauan terhadap pelaksanaan pelatihan tersebut," kata Rudy dalam diskusi daring - Peran Program Kartu Prakerja Dalam Pembangunan SDM di Masa Pandemi, Selasa (3/11).

Dalam pemenko 11/2020, lanjut Rudy, perbaikan tersebut telah diatur dengan jelas. Yakni agar manajemen pelaksana melibatkan ahli dalam melakukan asesmen. Baik untuk pelatihan yang akan masuk maupun yang ditawarkan dalam ekosistem kartu prakerja.

"Untuk memastikan bahwa pelatihan yang ditawarkan dalam ekosistem kartu prakerja tersebut telah memenuhi standar, manajemen pelaksana perlu melibatkan semua pihak yang kompeten, termasuk disini institusi pendidikan," imbuhnya.

Rudy membeberkan, sejak program kartu prakerja dimulai 11 April 2020, respon dan antusiasme masyarakat untuk mengikuti program ini sangat tinggi. "Program kartu prakeja yang berbasis digital ini, disebut Rudy merupakan paradigma baru. yaitu pengembangan SDM unggul karena mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah NKRI," kata dia.

Untuk diketahui, hingga saat ini program kartu prakerja telah menjaring lebih dari 42 juta pendaftar dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Dalam ekosistem kartu prakerja, ada 7 platform digital dan 147 lembaga pelatihan yang menawarkan lebih dari 1500 pelatihan.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com