Merdeka.com - Pemerintah memberikan insentif dalam bentuk pembebasan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan pemberian diskon 50 persen bagi 7 Juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. Insentif tersebut diberikan untuk membantu ekonomi masyarakat selama pandemi Virus Corona.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, mengatakan pemberian insentif tersebut menelan dana sebesar Rp3,5 triliun. Meski demikian, dia menjamin, Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak akan mengalami kerugian.

"Kita sudah antisipasi yang pasti PLN tidak rugi, jadi yang Rp3,5 triliun pada saatnya dialokasikan untuk penambahan subsidi kedua golongan," ujar Rida di Jakarta, Rabu (1/4).

Rida mengakui, meski tak mengalami kerugian, cashflow perusahaan milik negara tersebut akan tersendat. Sebab, dana penggantian uang Rp3,5 triliun harus menunggu pencairan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini PLN hanya mungkin tertunda yang tadinya dapat cashnya sekarang misalkan untuk tagihan Maret harusnya sudah bayar sekarang, tapi karena ada program ini PLN harus bersabar sedikit untuk dapat penggantiannya dari APBN sebesar Rp3,5 triliun itu," paparnya.

Pemerintah Pastikan Dana Tersedia

Dia menambahkan, penggelontoran insentif tersebut sudah dibahas dengan matang bersama seluruh kementerian terkait. Tentunya dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran negara saat ini.

"Jadi dananya sudah ada, jadi PLN tidak rugi hanya mungkin ada sedikit perlambatan pembayaran. Kita tentu saja sebelum keluarkan paket ini sudah bicara dengan PLN dan Kemenkeu. Semangat kita mengurangi beban pada saudara-saudara kita yang miskin dan tidak mampu," tandasnya.