Pasar bebas ASEAN dan ancaman BUMN 'dikuasai' warga asing

Indonesia dalam waktu tidak lama lagi akan menyongsong pasar bebas Asean atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Namun, berbagai kekhawatiran masih menyelimuti Indonesia. Seolah Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara tetangga.

Director of Human Capital Management PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Priantono Rudito mengaku khawatir dengan kualitas direksi dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kalah saing dengan warga asing.

"Yang menarik memang secara eksplisit disebutkan akan adanya 'free flow skilled labours' di MEA. Saya khawatirnya nanti direksi-direksi BUMN akan kalah saing dengan orang luar, mereka yang mengisi jabatan," kata Rudi di Jakarta.

Kekhawatiran ini makin bertambah karena adanya kelonggaran aturan dari Kementerian BUMN. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membuka lebar pintu perusahaan negara untuk warga negara asing. Warga asing diperbolehkan menjadi bos, petinggi perusahaan BUMN jika berhasil lolos dalam proses seleksi."Bisa saja orang asing jadi bos BUMN. Tetapi kita ambil dari dalam terlebih dahulu," ujar dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12).Rini punya alasan mempersilakan orang asing duduk sebagai bos perusahaan BUMN. Dia berdalih, pemilihan direksi BUMN harus melihat persaingan global. Apalagi, lanjut dia, Indonesia bakal menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.Terpenting bagi Rini, petinggi perusahaan BUMN mempunyai kompetensi dalam pemasaran dan persaingan global. Ini penting untuk ekspansi perusahaan BUMN di luar negeri. Dia mencontohkan PT Semen Indonesia yang telah memiliki anak usaha di luar negeri yaitu Vietnam.

Namun demikian, apakah hal ini sama dengan menjual kedaulatan negara?

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil membantah jika wacana merekrut pekerja asing di pasar bebas ASEAN disamakan dengan menggadaikan negara. Menurutnya, pemerintah justru menjadi bos dari para pekerja asing.

"Enggaklah (gadai negara). Itu kan eksekutif. Kita bayar. Jadi mereka yang bekerja pada kita," ujar Sofyan.Meski demikian, Rini Soemarno tetap berpendapat sumber daya manusia lokal belum siap menghadapi pasar bebas ASEAN. Selain itu, tata kelola BUMN saat ini masih di bawah standar global."Saya harus mengatakan belum sepenuhnya (siap), Sekarang itu global assessment. Secara standard manajemen BUMN saat ini masih dibawa assessment global," ujarnya.

Direktur Indef Enny Sri Hartati tidak terima pekerja Indonesia direndahkan.

Menurut Enny, kualitas sumber daya manusia di Indonesia sebenarnya sangat mumpuni terlihat dari banyaknya orang Indonesia yang bekerja di perusahaan multinasional atau perusahaan asing."Kualitas SDM di Indonesia bisa di bawah asing, jangan apa-apa mengandalkan orang asing, orang asing tidak memiliki garansi kepada Indonesia," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (11/4).Menurutnya, selama ini perusahaan BUMN tidak mampu bersaing lantaran diisi oleh pihak-pihak yang ada kaitannya dengan politik sehingga perusahaan BUMN tidak lagi transparansi dan berintegritas."Masalah yang ada di internal BUMN bukan pada karyawan BUMN itu sendiri," jelas dia.

Akibatnya yang terjadi saat ini BUMN hanya menjadi sapi perahan saja. Tidak memiliki daya saing terhadap perusahaan BUMN negara lainnya.Namun jika hal itu terealisasikan maka masyarakat bisa membuat gambaran sendiri apakah Menteri BUMN mampu lagi memimpin."Saat ini kebijakan semua terbuka tidak ada yang tertutup," katanya.Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sendiri akan dimulai pada akhir 2015. Nantinya sebuah negara di Asia Tenggara bisa menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara.Selain itu, MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan dan lain-lain.