Pantau laut RI, Menteri Susi ajak KSAL tindak kapal nakal
Merdeka.com - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio menyambangi Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan koordinasi dengan Menteri KKP yang baru, Susi Pudjiastuti. Pada kesempatan tersebut, keduanya pun berbagi data VMS (Vessel Monitoring System) yang selama ini digunakan KKP.
Susi memberikan username serta kata sandi sistem tersebut kepada Laksamana TNI Marsetio. Langkah ini sebagai bagian dari kerja sama pencegahan penangkapan ikan ilegal.
"Biar sama-sama kita pantau," ujar Susi kepada jajaran stafnya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Kamis (30/10).
Sementara itu, Kasubdit Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suharta menjelaskan VMS merupakan sistem monitoring terhadap sejumlah kapal di atas 30 GT yang melintas di wilayah perairan. Suharta mengungkapkan sebelum sebuah lepas jangkar diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan.
"Sebelum kapal itu berangkat periksa dulu dokumennya, awak kapal termasuk transmitter. Kalau sudah terpenuhi nanti diterbitkan surat lisensinya," jelas Suharta.
Sistem VMS tersebut sudah digunakan KKP sejak tujuh tahun terakhir. "Nanti bisa kelihatan kapal-kapal yang melakukan pelanggaran. Sebelumnya diawasi oleh sistem ini," ungkapnya.
Suharta menambahkan, dengan VMS pihaknya mampu mengawasi seluruh wilayah perairan yang ada di dunia. Sejauh ini telah ada lima sistem induk yang dibangun di dalam negeri. Ada di lima lokasi yakni Belawan, Bitung, Batang, Benoa dan Muara Baru.
Suharta tidak menampik, banyak terjadi pelanggaran terkait izin berlayar kapal. Semisal tracking kapal harusnya izinnya di wilayah ZEE tapi mereka melakukan tangkapan di wilayah lain. Pelanggaran izin lintas wilayah itu, tambah Suharta, dilakukan demi mendapatkan hasil tangkapan yang sebesar-besarnya.
Selain itu, pelanggaran yang sering ditemui yakni adanya kapal yang menggunakan sistem pairtrol.
"Jadi seperti kapal gandeng di sampingnya ada kapal lagi. Jadi dua kapal. Seharusnya tidak boleh karena izin kapal tangkap itu hanya untuk kapal tunggal," tandas Suharta.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapal Pembawa Kotak Suara Pemilu di Mentawai Kecelakaan Dihantam Ombak, KPU Tidak akan Gelar Pemilihan Suara Ulang
Kejadian itu pada saat pergeseran logistik pemilu dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saliguma menuju Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Siberut Tengah
Baca SelengkapnyaMenyelam Hingga 47 Meter Di Bawah Laut, Penyelam Temukan 10 Bangkai Kapal Kuno dari Zaman Romawi Sampai Perang Dunia
Menyelam Hingga 47 Meter Di Bawah Laut, Penyelam Temukan 10 Bangkai Kapal Kuno dari Zaman Romawi Sampai Perang Dunia
Baca SelengkapnyaKKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut
Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dua Bangkai Kapal Berusia Ratusan Tahun Ditemukan di Laut China Selatan, Muatan 100.000 Porselen dan Kayu Masih Utuh
Dua kapal ini berasal dari masa Dinasti Ming, yang berkuasa di China dari tahun 1368-1644.
Baca SelengkapnyaKapal Pembawa Logistik Suara Pemilu 2024 Kecelakaan di Perairan Mentawai
Kapal itu itu membawa 50 kota suara, 40 bilik suara, serta 1 kardus C hasil dari 10 TPS.
Baca SelengkapnyaSisi Lain Suku Bajo di Kepulauan Togean, Menyelam di Laut hingga Kedalaman 70 Meter dengan Satu Tarikan Napas
Dulu nenek moyang mereka hidup nomaden di atas perahu.
Baca SelengkapnyaUsai Buang Air Kecil, Polisi Jatuh dari Kapal dan Hilang
Dia menyebut, hingga siang ini pencarian masih terus dilakukan namun hasil masih nihil. Unsur terlibat.
Baca SelengkapnyaBenda Menyerupai Bangkai Kapal Berisi Ratusan Kitab Suci Berbahasa Somali Ditemukan di Rote Ndao
Penemuan itu lalu dilaporkan ke petugas BMKG wilayah Rote Barat.
Baca Selengkapnya20 Nano Satelit Meluncur ke Angkasa di 2024, Terkoneksi Langsung ke Kapal Ikan RI
Nano Satelit ini bertujuan untuk memetakan kondisi dan aktivitas di laut.
Baca Selengkapnya