Menteri Susi minta akademisi jadi agen perubahan poros maritim
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan para akademisi aktif menjadi agen perubahan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air. Menurutnya, partisipasi aktif akademisi dalam memberikan sumbangsih nyata diperlukan karena sebagai negara maritim, Indonesia dinilai juga harus mampu memprioritaskan pembangunan kelautan dan perikanan nasionalnya.
"Saya meminta akademisi menjadi partisipan aktif, agen perubahan, yaitu mengubah bangsa kita menjadi bangsa yang tadinya agrikultur menuju maritim," kata Menteri Susi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/2).
Susi menilai, Indonesia sebagai poros maritim dunia bukanlah cita-cita ambisius, tapi juga memerlukan sikap dan cara berpikir realistis. Untuk itu, katanya, sebagai negara maritim, Republik Indonesia juga harus dapat menjaga laut yang juga merupakan masa depan bangsa.
"Saya persilakan peneliti-peneliti ITB melakukan riset di pusat riset maritim, di Pangandaran. Saya minta akademisi harus bisa membuat studi analisitis yang bermanfaat bagi bidang perikanan dan kelautan kita," kata Susi.
Susi menegaskan peran akademisi tersebut salah satunya bisa untuk mengkaji kebijakan reklamasi di Indonesia. Kebijakan perikanan dan kelautan yang harus dikawal oleh semua pihak adalah Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perikanan Tangkap.
"Akademisi harus menjaga Perpres 44/2016, saya takut ini direvisi. Harus dijaga oleh semua ilmuan, tokoh nasional jangan sampai perikanan dikasihkan ke pihak asing," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca SelengkapnyaPeraturan aset kripto dituangkan dalam Permendag No. 99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaSalah satu masyarakat asli Sumatra Timur yang kesehariannya hidup di perairan ini berperan dalam melestarikan kehidupan bahari.
Baca SelengkapnyaKebijakan untuk pengelolaan kelautan juga perlu keterhubungan antar pulau pelabuhan dengan infrastruktur darat.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaLetjen TNI Maruli Simanjuntak menerima Penghargaan dari MURI berkat dedikasinya membantu pengadaan air di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMengetahui sejarah Pemilu di Indonesia dari masa ke masa sejak tahun 1955 sampai 2024.
Baca Selengkapnya