Menko Puan tambah 24 kabupaten penerima bantuan pangan non-tunai

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan(PMK), Puan Maharani akan memperluas wilayah pemberian bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanyak 24 kota/kabupaten. Perluasan tersebut mulai dikaji pada April mendatang.

"Kami pemerintah sedang pertimbangkan dan mengkaji untuk memperluas pemberian BPNT yang akan didistribusikan dengan penambahan 24 kabupaten kota," ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/3).

Penambahan tersebut disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di setiap kabupaten dan kota. Beberapa di antaranya adalah kesiapan himpunan bank negara (himbara) dalam melayani masyarakat dan kepemilikan e-warung di daerah tersebut.

"Dilihat dari kesiapan e-warung yang ada di daerah tersebut. Rasionya satu warung harus bisa melayani 250 keluarga penerima manfaat (KPM). Setelah kami survei, Banda Aceh, Solok dan sebagainya merupakan daerah yang siap mempersiapkan e-warungnya," jelas Puan.

"Warung ini, warung di masyarakat yang bekerja sama dengan agen di bank. Jadi kita enggak bangun warung baru, tapi warung lama yang bisa jadi agen himbara dan bisa menggunakan perangkat di bank dan kartunya bisa membeli beras dan telur," tambahnya.

Besaran nominal BNPT di 24 kota yang diterima oleh KPM akan sama dengan yang diterima oleh KPM di 44 kabupaten/kota sebelumnya. "Ya akan sama. Kan KPM nya menerima uang Rp 110 ribu. Jadi sama seluruh Indonesia," jelas Puan.

Puan menambahkan, hingga 19 Maret 2018 penyaluran BPNT di 44 kabupaten/kota telah mancapai 86 persen, sementara untuk penyaluran beras sejahtera (rastra) telah mencapai 97 persen. "Penyaluran BNPT dan rastra dilakukan tiap bulan dan ini laporan tanggal 19 maret menyatakan semua daerah penerima bansos rastra sudah terdistribusi sebanyak 97 persen," tandasnya.