Merdeka.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi para pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI yang telah merestui kembali beroperasinya seluruh moda transportasi bagi penumpang bukan mudik. Langkah ini diharapkan mengakhiri polemik yang terjadi pada tataran masyarakat terkait aturan tersebut.

"Saya mengapresiasi para anggota Komisi V DPR-RI yang telah memahami dan mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka melakukan pengendalian transportasi untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Bahwa Peraturan Menhub tidak ada yang multitafsir dan tidak ada pertentangan antara Permenhub atau SE Dirjen dengan SE Gugus Tugas," kata Menhub Budi Karya Sumadi, melalui keterangan tertulis, Senin (11/5).

Menhub kemudian membantah rumor yang beredar terkait buruknya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pembuatan aturan terkait pengendalian transportasi. Justru pihaknya mengklaim telah melakukan serangkaian koordinasi dengan berbagai sektor terkait dalam proses penyusunan maupun penetapan peraturan hukum terkait pengendalian transportasi pada masa wabah Covid-19.

"Walaupun dari rumah, kami koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah. Saya kontak Gubernur-Gubernur supaya ada suatu emosional feeling yang baik, agar kebijakan ini berjalan dengan lancar," jelasnya.

Masukan untuk Kementerian Perhubungan

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR-RI Lasarus menyebutkan, pada situasi pandemi ini, Kemenhub berada di bawah koordinasi dari Gugus Tugas yang menjadi leading sektor penanganan wabah Covid-19.

"Bukan Menhub komandannya, tetapi beliau ada di bawah koordinasi atau perintah dari Gugus Tugas. Kita harus luruskan ini. Kemenhub hanya menjalankan apa yang diarahkan Presiden melalui Gugus Tugas," ungkap dia.

Lasarus memberikan masukan kepada Kemenhub untuk melakukan evaluasi dari penerapan aturan yang mengecualikan orang yang memiliki kriteria dan syarat tertentu untuk bepergian pada masa wabah Covid-19.

"Pak Menhub harus lakukan evaluasi implementasi aturan ini. Keselamatan jiwa jauh lebih penting dari segalanya. Kalau ternyata tidak baik dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 tentunya kebijakan ini perlu dievaluasi kembali," pinta Lasarus.

Menanggapi hal itu, Menhub Budi Karya mengatakan, jajarannya telah menindaklanjuti arahan dari Komisi V DPR RI dengan melakukan evaluasi, khususnya implementasi kebijakan pengendalian transportasi.

"Seperti misalnya adanya kedatangan para pekerja WNI dari luar negeri di Bandara Soekarno Hatta. Saya menyampaikan usulan agar pihak Angkasa Pura II membantu mengawasi protokol kesehatan yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Bandara yang kekurangan petugas sehingga sempat terjadi antrean panjang pada 7 Mei lalu. Hari ini dilaporkan ada 7 flight dan 1300 orang WNI yang datang di Bandara Soekarno-Hatta. Mudah-mudahan setelah ada tambahan personil kesehatan tidak terjadi antrean lagi. Jadi self correction dan perbaikan terus kami lakukan," pungkasnya.