Membongkar fakta minimnya kerja sama ekonomi Indonesia-Arab Saudi

Kedatangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz beserta rombongan ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 menjadi kesempatan emas bagi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk menguatkan dan memperbaiki hubungan kedua negara di berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Selama ini, investasi Arab Saudi masih terbilang sangat kecil di Tanah Air.

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, realisasi investasi Arab Saudi di Indonesia hanya USD 900 ribu di 2016. Sedangkan Saudi sendiri menanamkan modal mereka USD 900 juta di Amerika Serikat. Padahal, Indonesia adalah negara muslim yang seharusnya bisa menarik investasi dari negara sesama muslim.

Merujuk data BKPM, Arab Saudi berada di posisi 57 dalam daftar negara investor di Indonesia. Posisi itu jauh dibandingkan realisasi investasi dari negara Timur Tengah lainnya seperti Kuwait yang mencapai USD 3,6 juta.

Sementara investasi asal Singapura, Jepang dan China di Indonesia masing-masing mencapai USD 9 miliar, USD 5,5 miliar dan USD 2,75 miliar.

"Kenapa kita enggak pernah mengajak kerja sama bidang investasi. Selama ini cuma proposal bantuan pendidikan, agama. Padahal potensi ekonomi kita besar. kita itu banyak kekayaan alam belum bisa diolah karena kekurangan modal," kata Enny saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (2/3).

Menurut Enny, hal pertama yang harus dilakukan saat ini adalah mengubah mindset masyarakat dan pemerintah Indonesia. Selama ini, Indonesia hanya fokus minta bantuan ke Arab Saudi dan tidak menggaetnya jadi investor.

"Pertama mindset orang indonesia diubah dulu, kita ini negara besar, potensi ekonomi besar. Ketemu orang Arab jangan hanya nyodorin proposal bantuan, kerja sama bidang agama dan pendidikan. Kita enggak pernah kerja sama bidang investasi yang besar," kata Enny.

Seharusnya kata Enny, pemerintah bisa melobi masyarakat Saudi yang terkesan cuek dalam investasi. Tipe investor Saudi sangat berbeda dengan Korea Selatan dan Jepang yang menghitung untung sedetail mungkin.

"Mereka (Arab Saudi) ini merasa banyak uang, mereka enggak akan membandingkan investasi di A atau B. Yang penting mereka enggak repot berpikir, serahkan ke fund manager. Beda dengan Jepang dan Korsel yang selisih keuntungan mereka pertimbangkan," katanya.

Dalam kedatangan Raja Saudi kali ini, telah ditandatangani 10 kerja sama atau MoU. Enny menilai, kerja sama ini masih kurang karena tidak terjadi secara pemerintahan atau government to government. Kerja sama Saudi Aramco dan Pertamina juga secara business to business.

"Kalau goverment to government itu bisa berlanjut sampai hilir, misalnya. Di bidang ekonomi banyak sekali sektor yang menguntungkan, cuma memang kita harus mempunyai proposal yang berbeda."

Enny berharap, Saudi ke depannya bisa mengembangkan investasinya di Indonesia. Salah satu contohnya sektor pertanian. Sektor ini sangat menguntungkan kedua belah pihak. "Bayangkan Arab investasi di pertanian. Dia sudah aman pangan bahkan tidak hanya Saudi, bahkan tetangga bisa di supply. Contoh lainnya industri tekstil dan alas kaki nasional," tegas Enny.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, kerja sama dengan negara-negara Asia termasuk Indonesia merupakan langkah strategis yang dibutuhkan Saudi akibat perubahan geopolitik dan ekonomi dunia yang mempengaruhi hubungan antara Arab Saudi dengan negara-negara Barat yang selama ini sangat erat.

Manakala hubungan Amerika Serikat cenderung merenggang sejalan dengan kebijakan presiden Trump, Uni Eropa juga sedang mengalami gejolak politik dan perlambatan ekonomi. Jatuhnya harga minyak dunia yang diperkirakan akan bertahan pada level rendah pada waktu lama semakin mendorong Arab Saudi untuk mencari sumber-sumber baru pembiayaan negara.

"Indonesia, yang memiliki pasar yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, ditambah lagi dengan kedekatan secara sejarah dan budaya, tentunya merupakan mitra yang sangat strategis bagi Arab Saudi untuk menjalin kerjasama ekonomi," katanya.

CORE Indonesia mencatat ada beberapa hal yang patut mendapatkan perhatian pemerintah Indonesia dari kunjungan resmi pemerintah Arab Saudi ini. Silakan klik selanjutnya.

Pertama, pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan kunjungan ini untuk menarik investasi sebesar-besarnya dari Arab Saudi. Sejalan dengan Visi 2030 Arab Saudi yang ingin mendongkrak pendapatan di luar sektor minyak, pendapatan dari ekspansi investasi ke negara lain menjadi salah satu perhatian negara itu.

Di Indonesia, investasi Arab Saudi pada periode 2013-2016 masih relatif kecil, dan lebih banyak pada sektor tersier terutama sektor perdagangan dan reparasi dan sektor properti khususnya hotel dan restoran. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi negara itu ke sektor-sektor yang paling dibutuhkan negara ini seperti pengembangan industri pengolahan minyak mentah dan industri petrokimia.

"Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan diperkirakan pada tahun 2050 akan masuk empat besar raksasa ekonomi dunia, Indonesia sebenarnya memiliki daya tarik investasi yang sangat besar dan prospektif bagi negara-negara Arab Saudi."

Selain di bidang energi, investasi di sektor pariwisata dan keuangan (khususnya pariwisata dan keuangan syariah) harus menjadi bagian penting yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia.

Hal kedua yang harus jadi perhatian pemerintah adalah perlunya mendorong ekspor Indonesia ke Arab Saudi, baik ekspor produk-produk yang selama ini sudah menjadi andalan, maupun produk-produk potensial yang penetrasinya ke pasar Arab Saudi masih terbatas.

Selama ini pangsa ekspor Indonesia di Arab Saudi masih sangat kecil dibandingkan dengan pangsa ekspor negara-negara Asia lainnya, seperti China, Korea Selatan, Thailand dan Vietnam.

Dari total impor Arab Saudi tahun 2015, pangsa pasar ekspor Indonesia hanya sebesar (1,5 persen), sementara Thailand (2,3 persen) dan Vietnam (1,8 persen). Ekspor terbesar Indonesia ke Arab Saudi selama ini adalah kendaraan bermotor, kayu olahan, minyak sawit dan produk ikan. Selain mendorong peningkatan ekspor produk-produk tersebut, Indonesia juga perlu mendorong ekspor produk-produk lain yang penetrasi pasarnya di Arab Saudi masih kecil, seperti alas kaki, tekstil dan pakaian jadi.

"Pasar untuk produk-produk ini di Arab Saudi berpotensi mengalami peningkatan pesat sejalan dengan rencana pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan umroh yang saat ini hanya 8 juta menjadi 30 juta per tahun."

Kemudian, hal ketiga adalah memperbaiki perjanjian perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Pada tahun 2016, jumlah TKI yang bekerja di Arab Saudi sebanyak 13.500 orang, atau 6 persen dari total TKI di luar negeri.

Jumlah TKI di Arab Saudi adalah yang terbesar kelima setelah Malaysia, Taiwan, Singapura, dan Hongkong. Meskipun demikian, total nilai remitansi yang dibawa TKI dari Arab Saudi justeru yang paling besar, yakni 2,775 juta Dolar AS atau 31 persen dari total penerimaan remitansi Indonesia.

"Hanya saja, perlindungan TKI yang bekerja di negara itu sampai saat ini masih sangat lemah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat payung hukum perlindungan terhadap TKI di negara itu di antaranya dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap TKI."