Ketua KPK soroti pengangkatan otomatis pegawai honorer jadi PNS

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menyoroti pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara otomatis. Menurutnya, jika dilakukan secara otomatis tanpa ada seleksi maka akan menimbulkan pegawai yang tidak berkualitas.

"Kita tidak setuju pengangkatan otomatis dari honorer jadi PNS. Apa Anda bisa nyaman kalau anak-anak kita dididik oleh guru-guru yang kurang kompeten. Karena honorer biasanya rekrutmennya biasanya kurang baik," katanya di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Jumat, (31/3).

"KPK menyarankan pengangkatan otomatis tenaga honorer tidak dilakukan lagi," tegas Agus kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Di lain hal, Agus mengingatkan agar birokrasi di Indonesia berjalan efektif dan efisien. Selama ini, masih banyak tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Sebagai contoh, Agus menyebut untuk wilayah kelautan saat ini ada enam instansi yang terlibat. Padahal, negara lain hanya dua instansi.

"Di banyak negara yang namanya birokrat itu hanya 1 kementerian, kalau Korea ada Ministry of Personnel Management," ujarnya

Agus mengakui, tata kelola birokrasi Indonesia belum ideal. Dia menyarankan KemenPAN-RB bisa merombak birokrasi yang menyulitkan.

"Right sizing harus ada time line, kita sadar merombak organisasi tidak singkat. Perlu penyesuaian," tutupnya.