Jika PPKM Darurat Diperpanjang, Pengusaha Sudah Tak Miliki Dana Cadangan

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengaku, khawatir bila pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Daruat Jawa-Bali berkepanjangan. Sebab, tahun ini korporasi sudah tidak memiliki cadangan dana lantaran habis digunakan untuk bertahan sejak tahun lalu.

"Kami khawatir PPKM Darurat berkepanjangan dan memasuki tahun 2021 ini kami tidak ada cadangan," kata Alphonzus dalam bincang media secara daring, Jakarta, Kamis (22/7).

Memang, kata Alphon memasuki tahun 2021 kondisi ekonomi juga mengalami tren pemulihan. Namun kunjungan masyarakat ke mal masih dibatasi 50 persen.

Akibatnya pendapatan masih belum bisa menutupi kebutuhan dan akhirnya defisit. Sementara dana cadangan sudah habis terkuras di tahun lalu. Lalu di tengah tren pemulihan ekonomi terjadi gelombang baru penyebaran Covid-19.

"Memang tahun ini agak mending dari tahun 2020 tapi sekarang ada lonjakan kasus Covid-19 lagi," kata dia.

Melihat kondisi terkini, Alphon khawatir kebijakan pemerintah tidak konsisten. Alasannya, selama ini penambahan kasus baru terjadi pada lingkungan masyarakat kecil. Namun kebijakan yang diambil pemerintah malah pembatasan berskala makro. Padahal kebijakan PPKM Mikro yang diterapkan awal tahun sudah baik dan mampu menekan penambahan kasus harian.

"Pas PPKM Mikro sejak awal ini bisa disebut efektif karena kasus terkendali dan ekonomi mulai kembali bergerak," kata dia.

Hanya saja, harus diakui pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dianggap masih lemah. Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah dinilai sudah cukup baik namun dari sisi pengawasan terjadi inkonsistensi.

"Jadi masalahnya di inkonsistensi dan tidak pernah lihat itu. Penyebaran virus tahun ini beda dari tahun lalu. Kalau dulu terjadi di makro, sekarang mikro penanganannya," katanya.