Ini jawaban PLN disebut tak bayar utang ke pemilik PLTD di Nias

"Hingga saat ini audit eksternal masih berjalan," kata Agung.

Idris Rusadi Putra
Oleh Idris Rusadi Putra - Reporter
Ini jawaban PLN disebut tak bayar utang ke pemilik PLTD di Nias
pln. Merdeka.com

Pemilik pembangkit listrik tenaga diesel (PTLTD) di Kepulauan Nias, PT American Power Rent (APR) Energy menyebut bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum membayar utang pada mereka.

Hal ini diketahui dari surat terbuka yang dibuat perusahaan untuk masyarakat Nias.

Manager Senior Humas PLN, Agung Murdifi angkat bicara menanggapi pernyataan ini. Menurutnya, PLN telah mengirim surat kepada APR Energy sebanyak tiga kali, agar segera mengajukan tagihan dan pembiayaan segera dilakukan.

Sedang di Medan, PLN telah melakukan pembayaran sebesar 50 persen dari total tagihan dan sisa pembayaran akan dilakukan setelah audit eksternal selesai.

"Hingga saat ini audit eksternal masih berjalan," kata Agung seperti ditulis Antara, Jakarta, Kamis (19/5).

Sebelumnya, pemilik pembangkit listrik tenaga diesel (PTLTD) di Kepulauan Nias, PT American Power Rent (APR) Energy membuat surat terbuka untuk masyarakat Nias. Dalam surat tersebut, perusahaan mengatakan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum membayar utang pada mereka.

Perusahaan sendiri telah bekerja dan memberi pasokan listrik masyarakat Nias sejak 2013 silam.

"PLN belum membayar tagihan kami. Perusahaan itu tidak menghormati kontrak dengan kami," ucap Ketua dan Chief Executive Officer (CEO) APR Energy, John Campion dalam suratnya yang diterima di Jakarta, Kamis (19/5).

Padahal menurutnya, PLN selama ini terus mengumpulkan uang dari penduduk Nias untuk listrik yang mereka gunakan.

Dengan kondisi seperti ini, John mengaku kesulitan untuk membayar gaji karyawannya. Meski demikian, dalam surat tersebut tidak tertulis berapa besar utang PLN pada APR Energy.

"Kami juga sebuah usaha yang memiliki karyawan yang bekerja agar mereka dapat menyokong keluarga mereka," katanya.

"Jika kami tidak dibayar, kami tidak dapat membayar karyawan kami, dan mereka adalah kewajiban kami yang paling penting."

Rekomendasi