Gelontorkan Rp6,1 T, Pemerintah Tunda Pembayaran Cicilan KUR Selama 6 Bulan

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, dalam rangka mengatasi dampak virus corona, pemerintah mengupayakan kebijakan yang moderat. Salah satunya, pemerintah telah menyiapkan Rp6,1 triliun untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga kredit usaha rakyat (KUR).

"Terkait dengan penundaan pembayaran pokok dan bunga KUR selama 6 bulan, anggarannya senilai Rp6,1 triliun," ujarnya dalam video konferensi, Kamis (1/4).

Dalam paparannya, Menko Airlangga menyebutkan prioritas pemerintah terkait dukungan kepada industri, dengan anggaran untuk mendukung dunia usaha sebesar Rp70,1 triliun. Diantaranya, pajak Rp52 triliun, Bea Masuk Rp12 triliun, dan KUR Rp6,1 triliun.

Kebijakan tersebut, lanjut Menko Airlangga, terkait dukungan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui stimulus KUR. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha UMK.

"Beban akibat penundaan bunga dan pokok KUR selama 6 bulan menjadi tanggungan Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,1 triliun," ujarnya kembali menegaskan.

Penundaan pembayaran akan diikuti dengan relaksasi ketentuan KUR sejalan ketentuan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki optimis penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di 2020 bisa mencapai target sebesar Rp190 triliun. Angka ini meningkat dari realisasi penyaluran KUR di 2019 sebesar Rp139,51 triliun.

"Saya rasa ini bergairah, saya optimis apalagi jumlahnya dari Rp140 triliun jadi Rp190 triliun, akan dinaikkan sampai tahun 2024 jadi Rp300 triliun, ini sumber pembiayaan UMKM naik kelas, saya kira luar biasa," kata Teten di kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu (22/1).

Dia menjelaskan, hal ini didukung dengan diturunkannya suku bunga KUR tahun 2020 menjadi 6 persen, dari yang sebelumnya sebesar 7 persen. Selain itu, pemerintah juga menaikkan penyaluran dana KUR 36 persen atau Rp50 triliun dari tahun sebelumnya.

Selain itu, untuk meningkatkan UMKM lokal, dia mengimbau ada KUR khusus bagi pelaku UMKM di bidang holtikultura, peternakan, dan lain sebagainya. "Nah bukan hanya itu, tapi ada KUR tertentu yang membutuhkan periode misalnya untuk penggemukan sapi, holtikultura yang membutuhkan waktu sampe produksi, ada KUR khusus," jelasnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6