Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK akan merampungkan pembebasan lahan jalan tol Medan-Binjai sepanjang 6 Kilometer (Km) pada Maret tahun ini. Dengan demikian konstruksi dapat dimulai pada April 2019.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengatakan, pembangunan tol Medan-Binjai kini sudah mulai memasuki kota Medan. Namun, masih menemui kendala pembebasan lahan.

"Jadi masuk ke kota Medan, ini kan sebagian dari Binjai sudah selesai. Cuma ada sebagian yang masyarakat, yang 6 Km ini pembebasannya sedikit tersendat," ujar Rini di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/2).

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Arie Yuriwin mengatakan, pembayaran ganti rugi kepada masyarakat akan dilakukan pada akhir Maret. Penggantian akan dilakukan sesuai dengan keputusan Kementerian ATR.

"Lahan Binjai sudah disepakati bahwa akhir bulan Maret ini untuk pembayaran ganti rugi, sebagaimana keputusan Pak Menteri ATR akan dilaksanakan," jelasnya.

Adapun proses pembayaran ganti rugi sudah diatur dalam Surat Menteri ATR/BPN No 4405/50/XII/2017 yang dikeluarkan 7 Desember 2017 terkait penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai.

Dalam aturan ini dijelaskan, Pemerintah Kota dapat menggunakan kewenangan sesuai undang-undang No 23 Tahun 2014 dalam menyelesaikan ganti rugi dengan porsi 70 persen kepada masyarakat yang menguasai tanah dan 30 persen kepada pemegang sertifikat dan ahli waris.