Fakta di balik kekayaan 4 orang tajir RI setara harta 100 juta warga

Fakta di balik kekayaan 4 orang tajir RI setara harta 100 juta warga. Oxfam mencatat kakak adik Budi dan Michael Hartono menempati peringkat teratas orang terkaya Indonesia dengan kekayaan USD 25 miliar atau setara Rp 333,8 triliun. Meski pertumbuhan ekonomi melesat penurunan tingkat kemiskinan sangat lambat.

Bimo Pratomo
Oleh Bimo Pratomo - Reporter
Fakta di balik kekayaan 4 orang tajir RI setara harta 100 juta warga
10 orang terkaya di Indonesia. ©2015 Merdeka.com

Oxfam menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi atau gini ratio tertinggi di dunia. Di mana, kekayaan empat orang terkaya Indonesia setara dengan harta milik 100 juta orang miskin.Dilansir dari The Guardian, Kamis (23/2), Oxfam mencatat kakak adik Budi dan Michael Hartono menempati peringkat teratas orang terkaya Indonesia dengan kekayaan USD 25 miliar atau setara Rp 333,8 triliun (1 USD = Rp 13.353). Kekayaan mereka setara dengan harta 100 juta penduduk Indonesia atau 40 persen dari total penduduk yang mencapai 250 juta orang."Sejak 2000, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat pesat. Namun, keuntungannya tidak tersalurkan secara merata, dan jutaan penduduk masih dalam garis kemiskinan terutama perempuan," tulis Oxfam dalam laporannya.Oxfam mengatakan, meski pertumbuhan ekonomi melesat sekitar 5 persen antara 2000-2016, penurunan tingkat kemiskinan sangat lambat. Mengacu pada kategori orang miskin dari Bank Dunia, sebanyak 93 juta penduduk Indonesia hidup dalam garis kemiskinan.Pada 2014, Presiden Joko Widodo berjanji untuk memprioritaskan penurunan gini ratio dibanding mengejar pertumbuhan. "Pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam pemerintahan saya dan untuk penduduk Indonesia. Namun, yang lebih penting lagi ialah menurunkan ketimpangan," ujar Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan Bloomberg tak lama setelah terpilih."Saat kita mengundang investor, mereka harus memberikan manfaat pada rakyat Indonesia dan negara," tambahnya.Juru bicara Oxfam Indonesia, Dini Widiastuti, mengatakan jika dibiarkan maka ketimpangan antara si kaya dan miskin di Indonesia dapat mengganggu upaya pengentasan kemiskinan, meruncingkan ketidakstabilan sosial. "Selain itu, akan memperlambat pertumbuhan ekonomi."

Menteri Keuangan, Sri Mulyani membongkar penyebab masih tingginya ketimpangan antara si-kaya dan miskin atau gini ratio di Indonesia. Salah satunya adalah garis kemiskinan yang terus diwariskan dan tidak putus.Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menjelaskan, kemiskinan terus diwariskan karena seorang anak masih di janin ibu miskin saja sudah tidak punya peluang untuk menjadi sejahtera. Penyebabnya, anak tersebut sudah tidak tercukupi gizinya."Masyarakat miskin bisa diwariskan. Mereka miskin akhirnya anak tidak bisa sekolah. Di janin saja tidak dapat gizi cukup. Walaupun dia sekolah ada subsidi dari pemerintah, tapi anak itu tidak bisa berpartisipasi karena sudah tidak berkembang sejak di janin," kata Ani di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta.Ani mengatakan, investasi pada janin menjadi salah satu penentu masa depan. Dia mencontohkan, seorang janin dalam perut ibu yang berstatus sarjana di Jakarta akan berbeda kualitasnya dengan janin yang berada di perut seorang ibu di NTT yang hanya lulusan SD."Sewaktu di perut mereka tidak punya peluang jadi orang sejahtera," tegas Ani.Ani tidak memungkiri bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi Indoensia bergerak turun dalam 10 tahun terakhir. Hal ini bisa dilihat dari kualitas pertumbuhan terhadap angka kemiskinan."Kita harus teliti bahwa pengurangan angka kemiskinan tidak sama. Pada 2011-2012 setiap satu persen pertumbuhan bisa turunkan kemiskinan 0,106 persen. Sedangkan di 2013-2015, satu persen pertumbuhan hanya kurangi kemiskinan 0,033 persen," katanya.Melihat kondisi ini, Ani tidak hanya berdiam diri. Kebijakan fiskal terus diarahkan agar garis kemiskinan itu tidak terus diwariskan. Dana untuk daerah terus ditambah agar Pemda memperhatikan masyarakatnya."Kebijakan fiskal kita arahkan melalui porsi belanja Pemerintah RI. Sekarang anggaran kementerian di pusat sudah sama dengan dana untuk daerah. Bahkan daerah lebih banyak Rp 1 triliun," katanya.Banyaknya dana ini, Ani meminta Pemda untuk mengurangi atau menghilangkan warisan kemiskinan. "Ini salah satu kunci mengurangi kesenjangan atau gini ratio kita," tutupnya.

Pemerintah juga mempunyai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) guna mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Presiden Jokowi, kemarin, meresmikan peluncuran kartu ini di Gedung Olahraga POPKI, Cibubur.Bantuan Pangan Non Tunai melalui KSS tersebut diberikan pada sekitar seribu ibu-ibu yang hadir. Jokowi berpesan uang yang diterima dapat dibelanjakan dengan cermat untuk dibelikan makanan yang bergizi bagi anak-anak. Jokowi berkelakar akan mencabut kartu tersebut apabila uangnya justru untuk membelikan suami mereka rokok dan pulsa. "Jangan dikasihkan suami untuk beli rokok, jangan diminta suami untuk beli pulsa. Tidak boleh. Begitu kita tahu ada yang dipakai untuk beli pulsa dan rokok, cabut. Setuju ya?" kata Jokowi. Jokowi menjelaskan, KKS berupa uang dengan jumlah Rp 1.890.000 yang dapat diambil sebanyak empat kali. Hal ini merupakan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk yang bukan PKH, ada uang yang diperuntukkan untuk bantuan pangan berjumlah Rp 110 ribu yang diberikan penuh selama satu tahun. Jokowi mengatakan uang tersebut bisa digunakan untuk membeli beras yang telah disiapkan pemerintah yang dijamin kualitasnya. Pemerintah juga menyediakan gula. Namun, Jokowi berpesan ada baiknya ibu-ibu tak sering membeli gula. "Atau untuk beli yang lain. Bisa juga gula. Tapi jangan beli banyak-banyak. Nanti diabetes. Beras dulu," ujarnya. Penyaluran bantuan ini merupakan upaya reformasi program subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang sebelumnya telah dijalankan. Skema bantuan baru ini mengubah metode subsidi beras yang sebelumnya disalurkan dengan harga murah untuk ditebus terlebih dahulu menjadi dan didapatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan membelanjakan dana bantuan setiap bulannya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan non tunai yang telah disediakan. Penyaluran bantuan dilakukan secara nontunai melalui akun elektronik dalam media kartu kombo yang disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan yang dinamakan elektronik warung gotong royong (e-warong) yaitu agen bank, pedagang atau pihak lain yang bekerjasama dengan bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRl, Bank Mandiri dan BTN, serta telah ditetapkan sebagai tempat pembelian Bantuan Pangan Non Tunai.

Rekomendasi