Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) di 2022 berada di angka 4,7 persen, lebih rendah dari perkiraan defisit 2021 di kisaran 5,2-5,4 persen.

"Tapi itu dengan estimasi penerimaan negara, sebelum kita juga passing reform undang-undang pajak. Jadi kita berharap tahun depan defisitnya yang bisa lebih rendah yang ada di dalam undang-undang," kata Sri Mulyani dalam CEO Forum, Kamis (18/11).

Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran belanja negara, agar proyeksi defisit anggaran itu lebih rendah dibanding asumsi dalam APBN 2021 sebesar 5,7 persen.

Namun, itu semua masih tergantung dengan tantangan-tantangan yang harus dihadapi Pemerintah menjelang akhir tahun 2021. Seperti munculnya inflasi, dilema kebijakan dari negara-negara maju sehingga Indonesia harus memperhatikan tantangan ini.

"Inflasi inilah yang menjadi salah satu masalah yang sangat pelik. Menimbulkan dilema dari sisi policy di negara-negara maju, Indonesia harus betul-betul memperhatikan tantangan ini karena ini akan berlanjut sampai dengan 2022. Jadi kita tidak boleh kemudian nanti memunculkan itu inflasi yang berasal dari sisi supply," tegasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah akan terus menjaga APBN dalam memulihkan ekonomi dan sektor kesehatan, dengan terus mendorong percepatan vaksinasi, melakukan testing, dan tracing. Sebab, jika sisi kesehatannya terselamatkan maka ekonominya juga selamat.

"Yang paling penting fokus pemerintah adalah ekonominya selamat masyarakatnya juga selamat, jadi itu adalah tools. Jangan dibalik ekonominya Selamat dan masyarakatnya nggak selamat itu kan nggak bener. Jadi kita harus tetap, tapi memang APBN tidak boleh terus menerus dipakai secara extra Ordinary. Jadi waktu ekonominya mulai pulih masyarakatnya mulai aman APBN juga mulai sehat," tandasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com