Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPJS Ketenagakerjaan gandeng KPK kelola dana Rp 321 triliun

BPJS Ketenagakerjaan gandeng KPK kelola dana Rp 321 triliun BPJS Ketenagakerjaan gandeng KPK awasi pengelolaan dana. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan pengelolaan dana investasi pada Januari 2018 mencapai Rp 321 triliun atau meningkat 24,38 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk itu, perusahaan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawalan dan pengawasan pengelolaan keuangan.

"Kita melakukan serangkaian pembicaraan dan juga koordinasi dengan KPK karena kita dalam melaksanakan tugas-tugas operasional kita selalu berprinsip pada kehati-hatian, kredibel, akuntabel dan good governance," kata Agus dalam sebuah acara jumpa pers di Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta, Jumat (23/2).

"Kesadaran kita bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini mendapat amanah dari undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan sosial yang untuk memberikan perlindungan pada masyarakat pekerja. Dalam memberikan perlindungan ini kan ada komponen uang, dana dari masyarakat di mana seluruh dana ini makin besar," imbuhnya.

Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan jajaran BPJS Ketenagakerjaan bisa memperoleh akses yang lebih baik dalam sosialisasi dan edukasi tindakan pencegahan korupsi. Agus juga mengajak seluruh masyarakat ikut mengawal dan mengawasi pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami mengajak semua pihak untuk mengawal untuk melakukan pengawasan bersama-sama dengan kami agar jajaran direksi bisa menjalankan tugas dan menegakkan integritas dalam tata kelola sehingga bisa bekerja dengan lebih kredibel, lebih akuntabel dan lebih bersih," tandasnya.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah

Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah

Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.

Baca Selengkapnya