BPJS Ketenagakerjaan gandeng KPK kelola dana Rp 321 triliun
Merdeka.com - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan pengelolaan dana investasi pada Januari 2018 mencapai Rp 321 triliun atau meningkat 24,38 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk itu, perusahaan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawalan dan pengawasan pengelolaan keuangan.
"Kita melakukan serangkaian pembicaraan dan juga koordinasi dengan KPK karena kita dalam melaksanakan tugas-tugas operasional kita selalu berprinsip pada kehati-hatian, kredibel, akuntabel dan good governance," kata Agus dalam sebuah acara jumpa pers di Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta, Jumat (23/2).
"Kesadaran kita bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini mendapat amanah dari undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan sosial yang untuk memberikan perlindungan pada masyarakat pekerja. Dalam memberikan perlindungan ini kan ada komponen uang, dana dari masyarakat di mana seluruh dana ini makin besar," imbuhnya.
Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan jajaran BPJS Ketenagakerjaan bisa memperoleh akses yang lebih baik dalam sosialisasi dan edukasi tindakan pencegahan korupsi. Agus juga mengajak seluruh masyarakat ikut mengawal dan mengawasi pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami mengajak semua pihak untuk mengawal untuk melakukan pengawasan bersama-sama dengan kami agar jajaran direksi bisa menjalankan tugas dan menegakkan integritas dalam tata kelola sehingga bisa bekerja dengan lebih kredibel, lebih akuntabel dan lebih bersih," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaKejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah
Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaBPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaDPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaKejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca Selengkapnya