Bappenas soal sanksi dagang AS Rp 5 triliun ke RI: Kita akan lakukan diplomasi
Merdeka.com - Staf Ahli Menteri PPN Bidang Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Bambang Prijambodo angkat suara terkait rencana sanksi dagang senilai USD 350 juta atau sekitar Rp 5 triliun yang digugat oleh Amerika Serikat (AS) dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kepada Indonesia. Gugatan pengenaan sanksi ini karena Indonesia dianggap mengabaikan keputusan sidang banding WTO pada November 2017 lalu.
Menurutnya, sanksi tersebut akan berpengaruh terhadap RI, mengingat jumlah denda yang harus dibayarkan tidaklah sedikit. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan langkah diplomasi agar sanksi tersebut tidak dijatuhkan.
"Sedikit banyak berpengaruh tetap pemerintah melakukan diplomasi perdagangan totally. Dari sisi perdagangan ada semacam langkah menomor satukan kepentingan suatu negara dalam hal ini Indonesia," kata Bambang saat ditemui dalam sebuah acar diskusi di Jakarta, Selasa (7/8).
Bambang enggan membicarakan dampak apa saja yang akan terjadi jika sanksi tersebut harus diterima oleh Indonesia.
Saat ini, Bambang menegaskan akan jauh lebih baik untuk fokus mencari cara bagaimana agar Indonesia tidak dikenai sanksi yang cukup memberatkan tersebut.
"Tentu saja saya tidak akan menjawab mengenai impact, tapi bagaimana kita menghadapi. Kita akan mencari, melakukan diplomasi yang paling efektif untuk mengamankan kepentingan Indonesia di dalam kepentingan Amerika. Kita bisa mengajukan alasan tertentu dengan WTO kan WTO pasti bicara dengan kita. Saya kira tim dari Kemendag juga sudah ke Amerika, saya kira mereka melakukan (diplomasi)," ujarnya.
Dalam masalah ini, Amerika berada dalam posisi yang diuntungkan sebab merupakan negara besar.
"Posisi Amerika di dalam diplomasi memang sebagai negara besar, berbeda dengan negara kecil sebagaimana posisi kita. (Jika) sama kuat itu akan jauh lebih efektif dibandingkan kita melakukan langkah yang sama terhadap produk (Aksi balasan). Kecuali posisi kita sama-sama menentukan. Tapi posisi kita sebagai negara yang kecil di dalam perdagangan kita lebih utamakan jalur diplomasi perdagangan."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaRUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya
Pada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Beras Langka, Jokowi Perintahkan Bapanas Tambah Stok Beras Kemasan 5 Kg
Presiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaAnies Kritik Bansos Lagi: Saya Yakin Penerima Makin Hati-Hati Beri Dukungan, Pilih Pakai Hati Nurani
Anies menyebut kenaikan anggaran bantuan sosial (bansos) harusnya tujuannya untuk kepentingan si penerima, bukan kepentingan si pemberi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaMuhadjir dan Airlangga Jelaskan Sumber Dana Bansos yang Dibagikan Presiden Jokowi
Muhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaPengeluaran Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu, Bawaslu: Tidak Logis
Tidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca Selengkapnya