Asosiasi Harap Pemerintah Tak Ikut Naikkan Cukai Produk Tembakau Alternatif
Merdeka.com - Ketua Penasihat Asosiasi Vape Indonesia (AVI), Dimasz Jeremiah mengharapkan pemerintah untuk memperhatikan pengembangan inovasi di industri tembakau di Tanah Air. Salah satunya dengan tidak menaikkan beban cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), menyusul rencana naiknya cukai rokok rata-rata 23 persen di 2020.
Dimasz menjelaskan bahwa industri produk tembakau alternatif ini masih tergolong sangat baru dan sebelumnya pemerintah telah membuat kebijakan terkait tarif cukai HPTL sebesar 57 persen melalui PMK No. 146/PMK.010/2017.
"Harapan kami pemerintah dapat memberikan perhatian apalagi saat ini digencarkan pengembangan inovasi di semua sektor tak terkecuali industri hasil tembakau lainnya," kata Dimasz di Jakarta.
Era industri 4.0 mutlak mendorong terciptanya peluang positif bagi ekonomi, oleh karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mendorong kreativitas pelaku ekonomi termasuk industri tembakau alternatif agar berkembang dan menghasilkan produk yang memiliki potensi dan manfaat bagi masyarakat.
Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto, sependapat dengan Dimasz. Pengumuman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai rencana naiknya cukai rokok, tetap memperhatikan pengembangan inovasi di industri tembakau alternatif.
"Kan sudah diatur melalui PMK yang keluar kurang lebih setahun lalu. Kami berharap diberi ruang untuk bertumbuh dengan tidak mengubah dulu regulasi terkait HPTL saat ini," ujar Aryo.
Aryo menyatakan, dukungan terhadap produk inovatif ini sudah sejalan dengan rencana Pemerintah untuk mendorong inovasi dan investasi di Indonesia.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna 2020 di Kantor Presiden pada Maret 2019 lalu, Presiden Joko Widodo memang menekankan pentingnya inovasi dan sinergi dengan pihak swasta.
"Saya selalu menekankan APBN jelas memiliki keterbatasan. Untuk itu harus diciptakan inovasi sinergi yang melibatkan dunia swasta. Ini saya ulang-ulang, berkali-kali melalui peningkatan investasi dan ekspor," ujar Jokowi.
Pembangunan ekonomi inovasi juga merupakan salah satu dari 10 prioritas nasional yang diluncurkan pemerintah dalam mendukung terciptanya Industri 4.0 di Indonesia, terutama dalam mendorong terciptanya ekosistem inovasi dengan mengoptimalkan regulasi yang mempercepat kolaborasi lintas sektor antara pihak pemerintah, akademisi, maupun pelaku usaha. Pemberian dukungan terhadap produk industri tembakau alternatif diharapkan dapat menjadi salah satu contoh nyata dukungan pemerintah Indonesia untuk mendorong inovasi dan investasi.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Penolakan Larangan Produk Tembakau, Ini Alasannya
Produk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaAturan Produk Tembakau Diperketat, Begini Dampak dan Perkiraan Kerugian Ekonomi Ditanggung Negara
Penerapan pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp52,08 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?
Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaBeras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi
Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Pastikan Ada Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2024
Pemerintah Pastikan Ada Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2024
Baca Selengkapnya