Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Asosiasi Harap Pemerintah Tak Ikut Naikkan Cukai Produk Tembakau Alternatif

Asosiasi Harap Pemerintah Tak Ikut Naikkan Cukai Produk Tembakau Alternatif rokok elektrik. ©REUTERS/Mike Segar

Merdeka.com - Ketua Penasihat Asosiasi Vape Indonesia (AVI), Dimasz Jeremiah mengharapkan pemerintah untuk memperhatikan pengembangan inovasi di industri tembakau di Tanah Air. Salah satunya dengan tidak menaikkan beban cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), menyusul rencana naiknya cukai rokok rata-rata 23 persen di 2020.

Dimasz menjelaskan bahwa industri produk tembakau alternatif ini masih tergolong sangat baru dan sebelumnya pemerintah telah membuat kebijakan terkait tarif cukai HPTL sebesar 57 persen melalui PMK No. 146/PMK.010/2017.

"Harapan kami pemerintah dapat memberikan perhatian apalagi saat ini digencarkan pengembangan inovasi di semua sektor tak terkecuali industri hasil tembakau lainnya," kata Dimasz di Jakarta.

Era industri 4.0 mutlak mendorong terciptanya peluang positif bagi ekonomi, oleh karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mendorong kreativitas pelaku ekonomi termasuk industri tembakau alternatif agar berkembang dan menghasilkan produk yang memiliki potensi dan manfaat bagi masyarakat.

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto, sependapat dengan Dimasz. Pengumuman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai rencana naiknya cukai rokok, tetap memperhatikan pengembangan inovasi di industri tembakau alternatif.

"Kan sudah diatur melalui PMK yang keluar kurang lebih setahun lalu. Kami berharap diberi ruang untuk bertumbuh dengan tidak mengubah dulu regulasi terkait HPTL saat ini," ujar Aryo.

Aryo menyatakan, dukungan terhadap produk inovatif ini sudah sejalan dengan rencana Pemerintah untuk mendorong inovasi dan investasi di Indonesia.

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna 2020 di Kantor Presiden pada Maret 2019 lalu, Presiden Joko Widodo memang menekankan pentingnya inovasi dan sinergi dengan pihak swasta.

"Saya selalu menekankan APBN jelas memiliki keterbatasan. Untuk itu harus diciptakan inovasi sinergi yang melibatkan dunia swasta. Ini saya ulang-ulang, berkali-kali melalui peningkatan investasi dan ekspor," ujar Jokowi.

Pembangunan ekonomi inovasi juga merupakan salah satu dari 10 prioritas nasional yang diluncurkan pemerintah dalam mendukung terciptanya Industri 4.0 di Indonesia, terutama dalam mendorong terciptanya ekosistem inovasi dengan mengoptimalkan regulasi yang mempercepat kolaborasi lintas sektor antara pihak pemerintah, akademisi, maupun pelaku usaha. Pemberian dukungan terhadap produk industri tembakau alternatif diharapkan dapat menjadi salah satu contoh nyata dukungan pemerintah Indonesia untuk mendorong inovasi dan investasi.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Penolakan Larangan Produk Tembakau, Ini Alasannya

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Penolakan Larangan Produk Tembakau, Ini Alasannya

Produk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Aturan Produk Tembakau Diperketat, Begini Dampak dan Perkiraan Kerugian Ekonomi Ditanggung Negara

Aturan Produk Tembakau Diperketat, Begini Dampak dan Perkiraan Kerugian Ekonomi Ditanggung Negara

Penerapan pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp52,08 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah

Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.

Baca Selengkapnya
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi

Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Pastikan Ada Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2024

Pemerintah Pastikan Ada Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2024

Pemerintah Pastikan Ada Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2024

Baca Selengkapnya