Anggota DPR ini kaget dengar rencana kenaikan tarif listrik 1.300 VA

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Setya W. Yudha mengaku kaget mendengar rencana kenaikan tarif listrik rumah tangga berdaya 1.300 VA dan 2.200 VA mulai besok. Menurutnya, kenaikan tarif listrik ini sangat memberatkan masyarakat, apalagi data masyarakat yang masih menerima subsidi masih simpang siur.

"Makanya saya kaget ada kenaikan itu. Seharusnya pemerintah tidak membebani rakyat. Pemerintah harusnya mendata ulang 1.300 VA untuk masyarakat mana yang naik dan yang engga naik. Maka pandangan DPR, sebaiknya pemerintah perbaiki data sebelum kenaikan," ucap Satya ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/11).

Kenaikan tarif listrik ini terjadi karena PLN mulai mencabut subsidi dan memberlakukan mekanisme penyesuaian tarif (tariff adjustment) atau tidak mendapat subsidi lagi untuk pelanggan golongan rumah tangga berdaya 1.300 dan 2.200 VA. Padahal menurut Satya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa belum ada kesiapan data orang miskin yang seharusnya masih mendapat subsidi listrik.

"Belum ada progresnya. Kan presiden sendiri yang bilang belum siap. Makanya saya kaget ada kenaikan itu," tambahnya.

Namun demikian, Satya mengakui telah menyetujui rencana pencabutan subsidi listrik bersama anggota DPR lainnya. Namun dengan syarat pencabutan subsidi tersebut tepat sasaran.

"Kalau kenaikan listrik itu kaitannya dengan APBN 2016. Kita kemarin itu mengizinkan untuk dicabut subsidi tapi dengan catatan bahwa yang tepat sasaran, orang yang layak disubsidi itu teridentifikasi. Kenyataannya data masih belum lengkap. belum datanya pemerintah harus menunda kenaikan subsidi," katanya.

Satya meminta agar mendata ulang pelanggan 1.300 VA yang layak dan tidak layak disubsidi. Pasalnya, Presiden Jokowi mengungkapkan jika data TNP2K belum selesai.