Revisi Tatib DPR

Komisi II DPR RI melakukan evaluasi terhadap pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dengan wewenang baru dengan Tatib DPR.

Anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu menyebut Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib (Tatib) bisa digugat ke lembaga peradilan

Dasco mengklaim Tata Tertib (Tatib) DPR bukan untuk mencopot pejabat negara hasil uji kelayakan dan kepatutan.

Bob menambahkan, pejabat atau instansi yang berwenang mencopot adalah pemerintah atau pejabat tertinggi di instansinya.

DPR terbuka peluang, untuk mengganti pejabat negara yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR RI.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui, perubahan atas peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib DPR dalam waktu singkat.