Aset Negara

Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana restrukturisasi BUMN besar-besaran tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, demi efisiensi dan keuntungan negara.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penambahan fasilitas Sekolah Rakyat Bali, merespons tingginya minat siswa kurang berdaya dan kapasitas yang terbatas, demi pemerataan akses pendidikan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak penyediaan data wilayah yang akurat dan pendekatan koordinatif untuk menyelesaikan sengketa lahan Pasuruan antara TNI AL dan masyarakat yang telah berlangsung puluhan tahun, demi keadilan semua pihak.

Nilai BMN Sulawesi Selatan mencapai Rp246,05 triliun per April 2026, berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan publik. Simak rinciannya.

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mencatat Pendapatan GBK 2025 sebesar Rp812 miliar, menjadi capaian tertinggi dalam 63 tahun sejarahnya. Penasaran bagaimana GBK meraih rekor ini?

Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) meraih rekor **Pendapatan GBK 2025** sebesar Rp812 miliar, menandai babak baru dalam optimalisasi aset negara dan pengelolaan kawasan strategis ini.

Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) mencetak rekor Pendapatan GBK 2025 sebesar Rp812 miliar, menandai optimalisasi aset negara yang signifikan dan berkelanjutan.

DPRD Bali, melalui Pansus TRAP, bersinergi dengan Kodam IX/Udayana dan Polda Bali untuk memperketat pengawasan tata ruang dan aset di Pulau Dewata, guna menjaga keseimbangan lingkungan dan menertibkan aset terlantar.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban dan penyelamatan uang negara senilai Rp11,4 triliun di Kejaksaan Agung, menambah total penyelamatan menjadi Rp31,3 triliun selama 1,5 tahun pemerintahannya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memanfaatkan dana pemulihan aset negara triliunan rupiah untuk perbaikan sekolah, perumahan, dan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Indonesia berhasil merebut kembali lebih dari 5 juta hektare lahan hutan dari penguasaan sektor kelapa sawit dan pertambangan, menandai langkah signifikan dalam penegakan hukum dan pemulihan aset negara.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan dana penertiban Satgas PKH senilai triliunan rupiah akan dialokasikan untuk perbaikan sekolah dan rumah masyarakat, demi kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan Satgas PKH dalam penyelamatan aset Rp370 triliun di kawasan hutan, setara 10 persen APBN. Ini membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan nasional.

Satgas PKH berhasil menyelamatkan aset negara hingga Rp371 triliun sejak Februari 2025, termasuk penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan. Simak rinciannya di sini.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.

Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menegaskan Indonesia harus berani melawan mafia perusak kekayaan hutan. Kejaksaan Agung berkomitmen kuat untuk menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan rakyat.

KPK menitipkan satu unit mobil sitaan dari mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus Parlinggoman Napitupulu kepada Pemerintah Kabupaten Tolitoli. Mobil sitaan ini akan digunakan untuk kebutuhan operasional Pemkab Tolitoli.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah hukum baru dengan menyiapkan Gugatan Aset Pemprov NTB atas sengketa Gedung Wanita dan Bawaslu, optimis temukan fakta baru dan pertahankan hak daerah.

Presiden Prabowo Subianto secara langsung mengajak pengusaha Jepang untuk berinvestasi dan bermitra dengan Danantara, menjamin keamanan serta reputasi baik Indonesia dalam mengelola aset negara dan memberikan keuntungan signifikan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat Nilai BMN NTT mencapai Rp78,39 triliun per Februari 2026, menunjukkan kontribusi vital bagi pembangunan daerah dan nasional.