Usul soal calon tunggal di pilkada, Demokrat kirim surat ke Jokowi
Merdeka.com - Juru Bicara Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengungkapkan, partainya telah secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait masukan dalam gelaran Pilkada serentak. Surat tersebut, kata dia, telah dikirim pekan lalu dan menurut kabar sudah diterima oleh Jokowi sendiri.
"Itu bagian partisipasi gagasan, inisiatif Partai Demokrat, mudah-mudahan pemerintah bisa terima," kata Didi saat dihubungi, Senin (3/8).
Salah satu masukan yang tertuang dalam surat tersebut, kata Didi, yaitu perihal calon tunggal Demokrat mendorong agar perpanjangan waktu pendaftaran ditambah sekitar satu bulan agar partai politik dapat leluasa menentukan calon lain untuk menghindari calon tunggal dalam pilkada.
Menurut dia, pelaksanaan pilkada dengan satu calon tidak bisa ditunda. Sebab hal ini menyangkut dengan hak asasi dalam berpolitik.
"Mengenai payung hukumnya, pemerintah didorong mengeluarkan Perppu untuk menjadi payung hukum digelarnya pilkada meski hanya ada satu calon. Tanpa Perppu, pilkada dengan satu calon tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, dalam surat tersebut, partainya menolak banyaknya mantan narapidana yang maju sebagai calon kepala daerah. Dia menilai seorang mantan narapidana harus ditolak pendaftarannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Seharusnya (mantan narapidana) tidak diperbolehkan menjadi calon kepala daerah meski putusan Mahkamah Konstitusi berkata lain," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaSoal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang: Bisa Ditanyakan ke Bapak, Pilihannya Siapa
Terkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaRespons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya