TKN Sebut Kampanye Kubu Prabowo Pakai Politik Daur Ulang

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan ada yang mengedarkan kembali foto silaturahmi pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Melalui foto lama itu, JK diklaim memberikan dukungan kepada kubu 02.

Hasto mengatakan, cara-cara demikian adalah praktik politik daur ulang dan manipulatif yang dilancarkan kubu 02.

"Dari issue, fitnah yang dipakai dan ditujukan ke Pak Jokowi, substansinya tidak beda jauh dengan Tabloid Obor Rakyat sebagai Induk semangnya Serangan Fitnah. Tumpulnya fitnah yang ditujukan ke Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin, melahirkan Politik Daur Ulang. Maka dicari-carilah dokumen digital guna membangun persepsi banyak dukungan," ujar Hasto di Jakarta, Jumat (1/2).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu mengatakan, posisi JK sudah jelas berada di kubu pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dia mengecam cara-cara manipulatif demi mendapatkan dukungan.

"Sehingga Pak JK yang menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye 01 pun diklaim beri dukungan ke mereka hanya karena sebuah foto. Ini manipulatif namanya," katanya.

Menurut Hasto, cara manipulatif kubu 02 tak akan berhasil meraih dukungan masyarakat. Sebab yang diperlukan adalah kampanye rekam jejak dan prestasi. Cara fitnah seperti Obor Rakyat 2014 lalu disebut tak akan bisa berhasil.

"Maka tidak heran, dengan strategi menyerang dan miskin peradaban tersebut, elektabilitas Prabowo-Sandi selalu berada pada kisaran 25.4 persen sampai 34.6 persen, atau ketinggalan paling tidak 22 persen di bawah Jokowi-KH Maruf Amin," ujar Hasto.

Hasto mengajak kubu 02 untuk melakukan kampanye dengan kontestasi gagasan.

"Hal-hal terkait kebijakan fiskal, energi, pangan, peningkatan SDM; Akselerasi penguasaan teknologi, kebijakan industri manufaktur dll, program kesehatan dan road map menjadi bangsa pelopor seharusnya dapat menjadi issue yang jauh lebih menarik untuk disampaikan ke publik, daripada memroduksi konten serangan negatif, ataupun politik daur ulang dengan memanipulasi dukungan tokoh," jelas dia.