Merdeka.com - Sebagian besar masyarakat meyakini Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum. Hal tersebut tergambar dalam survei yang dirilis Charta Politika Indonesia.

Dari responden yang tahu mengenai isu penggantian ketua umum Demokrat melalui KLB, 51,3 persen menilai pemerintahan Jokowi tidak terlibat dalam KLB tersebut. 15,7 menilai pemerintah terlibat. 33,1 Persen tidak menjawab.

"Mayoritas menyatakan pemerintahan Jokowi tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat terkait penunjukkan Moeldoko sebagai Ketua Umum," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat rilis survei, Minggu (28/3).

Sementara, 37,6 persen responden survei tidak setuju dengan KLB Demokrat yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum. 18,1 Persen menyatakan setuju dan 44,3 persen tidak menjawab.

"Pada responden yang mengetahui penggantian Ketua Umum Partai Demokrat, 37,6% menyatakan tidak setuju dengan penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," kata Yunarto.

Adapun 1.200 responden yang diwawancarai sebanyak 51,6 persen mengetahui penggantian ketua umum Demokrat melalui KLB. 23,1 Persen tidak tahu dan 25 persen tidak menjawab.

Survei bertajuk evaluasi kebijakan, aktivitas masyarakat, dan peta politik triwulan I 2021 ini digelar Charta Politika pada 20-24 Maret 2021. Survei digelar melalui wawancara telepon.

Sebanyak 1200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang digelar Charta Politika sebelumnya. Margin of error survei ini sebesar 2,83 persen kurang lebih pada tingkat kepercayaan 95 persen.