Rapat kerja di DPR, Kapolri usul pelaksanaan Pilkada Serentak dievaluasi

Kapolri Jendral Tito Karnavian menyarankan adanya evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Hal itu ia katakan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

"Untuk itu sambil kami menyarankan untuk dilakukan evaluasi tentang sistem Pilkada langsung ini kalau memang baik dilanjutkan, kalau lebih banyak mudaratnya dicarikan solusi yang lain," kata Tito, Rabu,(14/3).

Menurutnya modal untuk maju dalam pilkada sangatlah tinggi untuk ditanggung oleh Kepala Daerah yang ingin maju kembali di Pilkada serentak 2018. Akhirnya, kata Tito, banyak Kepala Daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sehingga akhirnya kita melihat banyak sekali kepala daerah yang terkena OTT diduga terkena tindak pidana korupsi," ungkapnya.

Kendati demikian, Mantan Kapolda Metro Jaya jaya ini menegaskan akan tetap menindaklanjuti para kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dengan berkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan. Kerjasama itu juga bertujuan untuk mengurangi politik uang.

"Yang sudah kita lakukan, proses udah jalan maka, Polri bersepakat dengan Kejaksaan dengan Kaptira untuk mengawasi politik uang terutama dengan metode OTT. Saya kira dari KPK sudah melakukan OTT dari Polri juga satu kali melaksanakan OTT kepada Panwaslu dan KPU yang diduga menerima suap dari paslon tertentu," ujarnya.

"Sekali lagi ini tujuannya hanya untuk mereduce dan match tanpa bermaksud berpihak pada partai manapun juga," ucapnya.

Selain itu, Polri juga mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi. Sebab saat ini metode yang digunakan adalah tangkap dan langsung di proses hukum.

"Kita menginginkan adanya fit and fix. Jadi kalau sudah ditangkap di proses cari akar masalahnya apa perbaiki supaya tidak terulang. Di samping lebih mengedepankan langkah-langkah pencegahan di samping selain pemberantasan yang selama ini mungkin cukup intens," tandasnya.