Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak diberlakukannya presidential threshold atau ambang batas parlemen dalam revisi UU Pemilu yang tengah digodok di DPR. Sebabnya, pemilu 2019 mendatang akan dilakukan serentak.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menjelaskan, sebenarnya untuk bisa memenangkan kontestasi pemilihan Presiden, cukup memperoleh 50 + 1. Hal itu yang dia anggap sudah menjadi threshold.

"Jadi kalau kita bikin lagi presiden threshold untuk bisa mengikuti kontestasi presiden, jadinya double threshold?" ungkap Grace saat menghadiri acara diskusi terbuka di kantor PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).

Mantan presenter tvOne ini pun mempertanyakan aturan main threshold di Pemilu serentak. Sebab, antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan bersamaan. Sehingga belum diketahui threshold partai yang bisa mencalonkan presiden.

"Jadi kalau mau dibikin threshold lagi penetapan thresholdnya darimana?" tegasnya.

Dalam pembahasan di DPR, sejumlah partai seperti Golkar, NasDem, PKS dan PDIP mendukung adanya threshold. Angka threshold diambil dari hasil Pemilu 2014. Sementara Demokrat, PPP, PKB tak ingin adanya ambang batas presiden.

Grace memastikan, PSI yang sudah lolos verifikasi parpol di Kemenkum HAM ini tidak menyetujui adanya presidential threshold. Apalagi, proses verifikasi partai politik sudah sedemikian rumit.

"Kalau kita posisinya tidak setuju dengan adanya presidential threshold, karena untuk menjadi peserta pemilu syarat untuk lolos verifikasi partai di Indonesia itu sudah yang tersulit di dunia. Artinya jika sudah punya sertifikasi, kantor pengurus sampai kecamatan itu hidup dan terorganisir dengan baik. Harusnya itu sudah cukup bagi sebuah partai untuk bisa mengikuti pemilu dan memajukan calon presidennya sendiri," jelas Grace.

Lebih jauh, Grace juga yakin, calon-calon yang akan muncul di Pilpres 2019 mendatang tidak akan banyak. Oleh sebab itu, dia merasa tak perlu khawatir dihapusnya ambang batas presiden bisa memunculkan banyak calon presiden.

"Tidak usah khawartir presidennya akan banyak, karena pasti secara alami akan terjadi koalisi. Kalau kita lihat pemilu di provinsi saja, orang pasti akan berhitung apa saya punya elektabilitas yang cukup, masa iya elektabilitas rendah akan tetep nekat mau mencapreskan diri padahal untuk verifikasi saja sudah cukup sulit," terang dia.