PPP sindir etika Cak Imin yang deklarasi cawapres Jokowi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mencalonkan Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Mustaqim menilai, secara etika Cak Imin sapaan Muhaimin harus berkomunikasi dengan partai-partai pendukung Jokowi sebelum mendeklarasikan diri menjadi cawapres.

"Ini bicaranya sudah etika, kalau bicara etika ya tentunya lebih wise kalau dikomunikasikan dengan partai-partai yang satu koalisi," kata Mustaqim di Hotel Patrajasa, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/4) malam.

Namun, Mustaqim menilai, manuver Cak Imin dan PKB terkait pencalonan cawapres sebagai hal biasa dalam berpolitik. Sebab, pada hakekatnya tujuan berpartai adalah mencari kekuasaan, termasuk mengusung kader menjadi cawapres.

"Beliau punya size melalui partainya untuk rebut kekuasaan. Apa yang akan direbut ya cawapres. Ya silakan memang itu ruang untuk berparpol," tegasnya.

Selain itu, Mustaqim membantah diselenggarakannya Munas Alim Ulama PPP di Semarang sebagai respons dalam menyikapi manuver Cak Imin tersebut.

Sebagai Ketua Organizing Comitte Munas Alim Ulama PPP, Mustaqim mengklaim, acara tersebut sudah direncanakan sejak lama. Cakupan Munas Alim Ulama luas tidak hanya terbatas pada isu Pilpres 2019.

"Pertama mempertegas peran ulama di NKRI. Kedua bagaimana menghasilkan kepentingan dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin," klaimnya.

Namun, anggota Komisi VIII DPR ini tidak menampik jika forum Munas akan membahas kriteria dan sosok cawapres bagi Jokowi. Selain soal kepemimpinan nasional, Munas juga akan membahas isu-isu kebangsaan lain.

"Bisa jadi bisa jadi, sangat mungkin sangat mungkin. Misalnya tadi berbicara Pilpres kayak apa pemimpin nasional yang diperlukan, cirinya kayak apa, kalau ciri presidennya kayak apa mungkin ciri-ciri wapresnya kayak apa," tandasnya