PDIP: Cagub Sumbar Mulyadi Tidak Kokoh & Mudah Goyah Dalam Bersikap

Pasangan Mulyadi-Ali Mukhni di Pilgub Sumbar mengembalikan rekomendasi dukungan dari PDIP. Hal ini buntut pidato dari Politikus PDIP Puan Maharani soal pancasila yang menuai kontroversi.

Terkait pengembalian dukungan itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengucapkan terima kasih atas pengembalian itu.

"Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/9).

Hasto memahami bila langkah yang diambil Mulyadi-Ali Mukhni, karena politik kekuasaan. Bagi yang tidak kokoh dalam prinsip hanya menjadi ajang popularitas.

“Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila," tuturnya.

Selain itu, Hasto menanggapi alasan pasangan Mulyadi-Ali Mukhni yang mengembalikan dukungan PDIP lantaran pernyataan Puan Maharani terkait Sumbar sangatlah disayangkan.

"Padahal apa yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas," jelasnya.

Bahkan, Hasto menyebut sejumlah pahlawan asal Sumbar semisal Moh Hatta, KH Agus Salim, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir, Tan Malaka dan lain-lain. Dia mengatakan, para tokoh itu adalah para pejuang bangsa, sosok pembelajar yang baik dan menjadi keteladanan seluruh kader PDIP.

Dia pun kembali meluruskan bahwa apa yang disampaikan Puan merupakan sebuah masukan dan harapan sebagai modal kultural Sumbar.

"Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah. Jadi mari kita lihat secara obyektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika Pilgub," jelasnya.

Selanjutnya, Hasto tetap memastikan bahwa komitmen PDI Perjuangan terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak pernah surut, meski 10 tahun terakhir nampak ada sesuatu perubahan terhadap Sumbar.

"Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali. Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian," katanya.

"Yang penting, sikap Partai terhadap Sumbar tidak berubah. Karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa. Jadi wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan maupun tidak," tambahnya.

Perlu diketahui, pasangan Mulyadi- Ali Mukhni memutuskan untuk mengembalikan dukungan dari PDIP. Berdasarkan hasil dari masukan berbagai pihak. Akibat buntut pernyataan Puan Mahari pada saat pengumuman kepala daerah gelombang V secara virtual, Rabu (3/9).

"Rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukni. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara pancasila," ujar Puan.

Hal ini mengundang reaksi, Gerindra dan PKS yang menjadi lawan Mulyadi-Ali di Sumbar turut komentar. Hingga akhirnya Mulyadi-Ali mengembalikan dukungan tersebut.

"Banyak tokoh masyarakat Minangkabau menghubungi kami terkait pernyataan itu menyampaikan kekecewaannya, kami juga kecewa," kata Ali Mukhni, Sabtu (5/8).

Sikap yang diambil pasangan Mulyadi dan Ali Mukhni dibenarkan DPD PDIP Sumbar. Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman, membenarkan bakal pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni telah mengembalikan surat dukungan rekomendasi dari PDI Perjuangan (PDIP) terkait pencalonan Pilgub Sumatera Barat (Sumbar).

"Sehubungan dengan rekaman Ali Mukhni yang mengembalikan rekomendasi & pernyataan Mulyadi bahwa belum adanya B1KWK yang diserahkan, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya sangat kecewa karena harus mengetahui hal tersebut dari media, harusnya sebagai orang yang dituakan bisa memberikan teladan pada kami, datang nampak muka pergi nampak punggung," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/9).

Akibat dari pengembalian dukungan tersebut, PDIP Sumbar memutuskan tidak mengikuti Pilgub Sumbar tahun ini. Karena persoalan pengembalian dukungan menurutnya, bukanlah sekedar kontestasi/pilkada, tetapi lebih pada membangun dan menjaga tata nilai.