Para politikus ini bilang BPJS syariah lebih untungkan rakyat

Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariat Islam atau haram. Khususnya sistem denda 2 persen bagi peserta yang telat membayar iuran bulanan.

MUI menyebutkan penyelenggaraan BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebab, pelaksanaannya mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

MUI menilai dalam perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah tepatnya BPJS menggunakan sistem syariah.

Anggota Komisi IX DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rieke Dyah Pitaloka mendukung secara penuh usul MUI soal BPJS syariah. Sebab, dia yakin niatan MUI tersebut didasari atas tujuan untuk kemaslahatan umat.

"Saya kira bukan untuk kepentingan bisnis berkedok kata syariah," kata Rieke melalui keterangan pers yang diterima merdeka.com, Kamis (30/7).

Politikus PDIP ini berharap fatwa MUI itu harus disikapi Pemerintah sebagai regulator dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Pasalnya, selama ini BPJS Syariah kerap muncul permasalahan di lapangan.

"Bukan mempersulit akses rakyat terhadap kesehatan seperti beberapa kasus yang memang terjadi di lapangan," ujarnya.