Menteri PU-Pera diminta tak lepas tangan soal kasus suap Damayanti

Komisi III DPR RI meminta agar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono tidak cuci tangan terkait kian melebarnya dugaan keterlibatan kasus korupsi yang menimpa anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti (DWP). Damayanti ditangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek pekerjaan jalan di Maluku."Kami (Komisi III DPR RI) meminta Menteri PUPR tidak cuci tangan atas kemelut di kementerian yang di pimpinnya. Dia (Basuki Hadimuljono) jangan melepaskan tanggung jawab kepada bawahannya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2).Benny menegaskan bahwa DPR mendukung penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi yang menimpa Damayanti. Dukungan tersebut diberikan agar ke depan tidak menganggu program pemerintah."Karena menyangkut kepentingan rakyat kita mendukung penuh pengungkapan OTT yang dilakukan lembaga hukum KPK," tuturnya.Politikus Partai Demokrat tersebut berharap bila kasus dugaan korupsi di Kementerian PU-Pera yang dipimpin Basuki Hadimuljono tidak melebar ke mana-mana, sehingga pada akhirnya berdampak kepada program pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, menteri adalah kuasa anggaran dan merupakan pengambilan keputusan kebijakan tertinggi mutlak di kementerian. Karena itu Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono harus bertanggungjawab."Menteri PUPR sebagai kebijak tertinggi harus tanggung jawab atas penetapan anggaran di institusinya," ujarnya.Seperti diketahui, salah satu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI itu ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi proyek pekerjaan jalan di Maluku beberapa waktu lalu.