Kebakaran hutan jadi amunisi Demokrat kritik Jokowi

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi mengakibatkan sejumlah kota di Sumatera dan Riau diselimuti kabut asap. Akibat kabut asap tersebut, banyak warga yang terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).Bahkan, kabut asap juga sampai ke negeri tetangga, Singapura dan Malaysia. Kedua negara tetangga itu bahkan menyebut Indonesia lamban menangani masalah ini.Kritikan tak cuma datang dari negeri tetangga. Dari dalam negeri, kritikan terhadap pemerintahan Jokowi-JK juga datang dari politikus Demokrat.Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, merasa maklum bila Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyebut pemerintah Indonesia lamban menangani kabut asap. Dia meminta pemerintahan Jokowi meniru pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diklaimnya sigap mengatasi kebakaran hutan di beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan."Memang kami lihat agak lamban ya. Seharusnya cepat kayak SBY dulu," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/10).Anggota Komisi I DPR ini juga meminta pemerintahan Jokowi tak hanya diam dan mengambil sikap karena Indonesia telah dikritik oleh Malaysia."Ya itu kita serahkan ke Jokowi untuk menjawab. Silakan pemerintah untuk menjawab seperti apa," katanya.

Tak cuma kali ini Syarief Hasan mengkritik Jokowi-JK soal kebakaran hutan. Sebelumnya, dia juga menegaskan SBY saat menjadi presiden sudah berpengalaman dalam menangani bencana asap. Masalah kebakaran hutan adalah hal serius yang harus segera ditangani."Partai Demokrat sudah punya pengalaman menangani masalah asap kebakaran lahan. Pada tahun 2013-2014 terjadi peristiwa yang sama di beberapa daerah dan kita waktu itu bersama Pak SBY langsung mengatasi dengan konkret pada saat itu," kata Syarif saat konferensi pers terkait masalah bencana asap di Sumatera di kantor DPP Partai Demokrat di Kramat Raya No 146 Jakarta Pusat, Minggu (6/9).Saat itu, Syarif menyayangkan respons pemerintah yang dinilainya tidak begitu aktif. Padahal masalah asap telah berdampak pada masalah kehidupan ekonomi dan kesehatan masyarakat."Sekarang banyaknya asap yang menimbulkan kekhawatiran, di Jambi di Riau di Sumatera Selatan itu memprihatinkan menimbulkan banyak masalah, dari masalah ekonomi, sosial, lingkungan dan lain-lain," paparnya.Menurutnya, pemerintah harus turun langsung menangani kabut asap. Dia juga mendorong pemerintahan Jokowi-JK bertindak cepat dan bekerjasama dengan lembaga terkait untuk menangani asap tersebut."Presiden SBY kalau ada kebakaran hutan, kabut asap langsung ke lapangan pada saat itu. Kalau enggak mau ditiru pemerintah, Jokowi ya lakukan yang lain (cara lain) yang penting dengan langkah cepat," ujarnya.

Selain Syarif, Juru Bicara Partai Demokrat, Imelda Sari pernah mengkritik penanganan kebakaran hutan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Dia mendesak agar pemerintahan Jokowi-JK segera melakukan koordinasi dengan petinggi negara tetangga untuk mengantisipasi meluasnya kabut asap."Karena ini dampaknya sudah sangat meluas, Malaysia, Singapura dan terakhir sudah sampai ke Thailand ini sangat buruk," ujar Imelda Sari dalam pesan singkat, Senin (5/10).Imelda berharap, pemerintah dapat menggunakan forum ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA) untuk mengoptimalkan penanganan bencana asap ini. Menurut dia, bencana asap tak bisa dihandle sendirian oleh pemerintah."Pemerintah tidak bisa lagi menangani bencana ini sendirian, harus koordinasi bisa menggunakan AHA di Asean. Indonesia harus membuka diri tidak perlu malu menerima bantuan dari negara tetangga," ujarnya.Lebih lanjut, Imelda mengatakan, bencana kabut asap yang terjadi saat ini adalah yang terburuk sejak tahun 1997. Pasalnya, asap hasil dari kebakaran hutan di Indonesia terakhir kali sampai ke Thailand pada tahun 1997."Banyak sekali kerugian yang sudah diderita bukan cuman soal frekuensi penerbangan, tapi gangguan pernapasan dan distribusi bahan pokok juga sudah lama dirasakan warga di Sumatera," tandasnya.