Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno enggan berkomentar banyak terkait terungkapnya intervensi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pencalonan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Sandiaga hanya menjelaskan, antara tanggal 21-23 September merupakan masa-masa krusial.
"Saya lebih baik enggak usah komentar deh, karena itu politik tingkat tinggi ya. Saya fokus di Jakarta saja," kata Sandiaga di Posko Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/5).
Politisi Partai Gerindra itu hanya mengatakan di masa-masa krusial tersebut dia juga melakukan lobi-lobi dengan sejumlah pihak. Itu dilakukan Sandiaga sebagai bentuk tanggungjawabnya memegang mandat dari PKS dan Partai Gerindra."Saya yang pegang mandat dari Gerindra dan PKS dan saya yang melakukan lobi-lobi termasuk telepon-telepon yang pasti semua itu ada saya," jelas Sandiaga. Sandiaga pun berjanji akan menulis semua peristiwa penting di detik-detik penetapannya sebagai calon yang diusung oleh partai dalam sebuah buku. "Saya akan tulis buku tentang itu nanti di waktu yang tepat karena yang mengalami secara konkret itu saya. Jadi nanti saya meluruskan akan saya tulis buku tapi jangan sekarang karena kita fokus rekonsiliasi," pungkasnya.Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkap ada peran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pencalonan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2017. Dalam pidato di hadapan anggota Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakomubin), Zulkifli menjelaskan asal muasal partai politik non-pengusung Basuki Tjahaja Purnama dalam menentukan calon."Jam 12 malam sampai jam 1 pagi itu ada intervensinya Pak JK. Saya kan suka terus terang. Pak JK boleh enggak ngaku saya dengar kok teleponnya. Pak JK lah yang meyakinkan sehingga berubahlah. tapi di sini (di Cikeas) sudah kadung mau mengumumkan Agus-Sylvi, jam 2 pagi di sana baru putus akhirnya Anies diambil, Sandi jadi wakil," ujarnya.Meski terjadi dua koalisi antara enam partai tersebut, Zulkifli menjelaskan keenam partai memiliki tujuan yang sama menginginkan Jakarta harus dijabat oleh Gubernur baru atau dengan kata lain petahana Basuki Tjahaja Purnama harus kalah.