Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) mengatakan, keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono telah mencederai sistem demokrasi di Indonesia. Menurut Ical Menteri Yasonna Laoly tidak teliti dalam mengambil keputusan tersebut."Saya kira rasanya Menkum HAM kurang membaca dengan teliti. Kalau kita lihat dari Dirjennya jelas mengatakan bahwa tidak benar ada kemenangan di kubu Agung," kata Ical di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3).Ical melanjutkan, keputusan yang diambil oleh Menteri Yasonna adalah kepentingan politik bukan berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku."Seperti yang dikatakan Pak Muladi keputusan ini adalah keputusan politik. Sehingga harus kita langsung kaji dengan keputusan pengadilan," jelasnya.Ical mengatakan, akan mengambil langkah hukum ke PTUN, seperti yang pernah dilakukan PPP kubu Suryadhama Ali yang berhasil memenangkan gugatannya beberapa waktu lalu."Kita mengetahui putusan yang diambil Menkum HAM itu tentu mencederai keadilan dan demokrasi. Tapi kami akan mengambil upaya hukum ke PTUN. Seperti yang dilakukan oleh PPP kubu SDA. Kita tetap melakukan suatu upaya hukum ke pengadilan," tandasnya.
Ical: Sahkan Golkar kubu Agung, Menkum HAM kurang baca dengan teliti
"Kalau kita lihat dari Dirjennya jelas mengatakan bahwa tidak benar ada kemenangan di kubu Agung," kata Ical.
Rekomendasi