Gerindra sebut selain rawan disalahgunakan, DPT ganda hilangkan hak pilih rakyat

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan 25 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda akan menghilangkan hak pilih warga negara. DPT ganda itu juga rentan disalahgunakan oleh kubu lawan politik Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Bukan cuma itu (disalahgunakan untuk menang), tetapi kan dasarnya bahwa kemudian 25 juta itu bisa juga kemudian menghilangkan hak pilih orang yang harusnya masuk kemudian tidak masuk. Karena itu kan total dari pemilih yang terdaftar di KPU," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).

Dia berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak buru-buru menetapkan DPT. Dasco mengajak pihak terkait mencermati ulang DPT supaya menjadi sempurna.

Dasco juga membantah permasalahan DPT ini sebagai isu strategi kampanye kubu Prabowo-Sandi. Saat rapat timses semalam soal pembahasan teknis Pilpres, koalisi Prabowo-Sandi menemukan ada yang tidak beres dengan DPT yang telah di tetapkan KPU.

"Bukan bukan, sebenernya kan kita walaupun penyusunan timses tapi kan masing masing partai koalisi tetap mengikuti tahapan tahapan dari KPU. Nah sementara tahapan dari KPU yang saat ini sudah berlangsung adalah penetapan DPT kami waktu rapat koalisi itu kemudian juga membicarakan masalah ini kami waktu rapat koalisi," tuturnya.

"itu kemudian juga membicarakan. Masalah ini nah ada beberapa kesamaan sehingga kemudian timbul lah pernyataan bersama seperti yang disampaikan tadi malam," terang Dasco.

Temuan 25 juta DPT ganda diragukan datanya oleh kubu Jokowi-KH Ma'aruf Amin. Menanggapi itu, Dasco mengajak para pihak mencermati bersama.

"Kalau begitu mungkin kita ada temen temen dari partai yang meragukan itu sama sama lihat, cermati DPT yang ada karena ini kan dari pemilu ke pemilu selalu ada masalahnya soal DPT. Kalau pemilu yang lalu KPU juga kemudian mengakomodir untuk bersama sama kita sisir kita benahi bersama sama kan gak ada masalah itu," imbuh Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini.

Kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak rencana KPU menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada pleno yang akan dilakukan Rabu (5/9).

Sebab, pihaknya menemukan masih ada 25 juta data pemilih ganda dari 137 juta data pemilih sementara (DPS) yang mereka terima. Pihaknya menemukan satu nama dengan alamat dan NIK yang sama, digandakan hingga 11 kali.

"Di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS. Kami dengan ini meminta sebelum ditetapkan oleh KPU disegerakan dulu semua data DPS yang sudah diupdate," jelas Mustafa.