Busyro Muqoddas kritik SBY kampanye pakai fasilitas negara

Pimpinan KPK Busyro Muqoddas menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak etis karena menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye Partai Demokrat. Menurut Busyro, itu akibatnya jika memiliki presiden yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai."Itu efek akibat presiden aktif di parpol apalagi ketum. Menjadi tidak etis dan sulit membedakan mana fasilitas negara dengan yang bukan," ujar Busyro melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Kamis (27/3) sore ini.Padahal, kata Busyro, berdasarkan hasil kajian KPK, banyak masalah-masalah nasional yang terjadi di daerah-daerah. Seperti dana bansos yang dikorup, bermasalahnya sektor mineral dan batubara, juga banyak APBD digunakan untuk belanja pegawai."Hasil kunjungan KPK ke beberapa provinsi yang bermasalah di sektor mineral batubara menemukan fakta mengenaskan. Belum lagi bansos yang dikorup. APBD-APBD 75% untuk biaya belanja pegawai, dan lain-lain problem nasional," papar Busyro.Atas masalah-masalah itu, menurut Busyro, Presiden dan menteri-menterinya kurang peka. "Jurkam oleh presiden dan menteri-menteri membuktikan kurang pekanya terhadap problem-problem di atas," ujarnya.Hal berbeda diutarakan oleh Pimpinan KPK lain, Adnan Pandu Praja. Menurut Adnan, saat ini KPK tengah fokus terhadap hasil kajian penyelewengan dana bansos jelang Pemilu 2014. Adnan mengatakan, persoalan penggunaan fasilitas negara itu tidak signifikan."KPK lebih melihat pada yang hasil kajian kami terkait bansos sudah disampaikan dan masuk ke media, kalau soal penggunaan fasilitas, mungkin itu tidak terlalu signifikan," ujar Adnan, di kantornya.