Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto meminta agar seluruh elemen tidak terlalu curiga terhadap DPR dan Pemerintah dalam menyikapi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) Baru. Dia meminta masyarakat UU tersebut sebagai ajang DPR melakukan balas dendam.

"Misalnya DPR, jangan kita curiga dulu seakan-akan DPR akan balas dendam karena banyak anggota DPR yang terlibat masalah korupsi dan terungkap oleh KPK," kata Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Dia meminta juga semua elemen tidak menaruh curiga kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, jangan menganggap presiden ingkar janji dan tidak pro pada pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Seakan-akan beliau tidak pro pada pemberantasan korupsi dan sebagainya. Itu kita hilangkan dulu. Mari kita coba masuk dalam pemikiran yang konstruktif, pemikiran yang positif mengapa harus ada revisi UU KPK yang sudah berusia 17 tahun," ungkap Wiranto.

Dia menuturkan, suatu UU tidak mungkin abadi. UU dibuat karena kondisi objektif dan lebih kepada untuk membangun keteraturan masyarakat. Kondisi saat UU dibentuk dapat berubah di kemudian hari. Karena itu tak boleh kaku.

"Tidak boleh kemudian statis, harus ikut perubahan itu, apakah itu perubahan karena opini publik atau kepentingan masyarakat. Ini yang harus kita sadari, memang secara alami UU harus mengalami perubahan," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com