Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor memprediksi butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk memperbaiki infrastruktur serta rumah-rumah masyarakat, yang rusak akibat bencana alam. Terutama di wilayah Kecamatan Nanggung, Cigudeg, Sukajaya dan Jasinga.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Yani Hassan mengatakan, jika dalam penanganan pasca bencana didukung oleh anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, maka bisa dilakukan paling cepat 1 tahun.

"Jika didukung anggaran dan SDM mumpuni, mungkin satu tahun bisa selesai. Itu paling cepat. Kalau tidak ya bisa lebih dari 1 tahun," katanya, Selasa (21/1).

Hingga kini, Pemkab Bogor belum memiliki data valid terkait kerusakan yang terjadi akibat bencana alam. Terakhir, terdapat 2.139 rumah rusak berat, 81 rumah rusak sedang dan 2.140 rumah rusak ringan di wilayah Kecamatan Nanggung, Cigudeg, Sukajaya dan Jasinga.

Selain itu, sarana prasarana lainnya turut tergerus banjir dan longsor. Seperti 12 unit masjid mengalami rusak, 7 pesantren juga rusak, 11 jembatan putus dan rusak berat serta akses 55 titik akses jalan terputus maupun amblas.

"Tapi kami masih lakukan validasi data. Data itu nantinya untuk kita minta bantuan ke pemerintah pusat dan Pemprov Jabar. Untuk kebutuhan hunian tetap maupun perbaikan infrastruktur," kata Yani.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan, secara keseluruhan pada awal tahun 2020 bencana alam menimpa 128 desa/kelurahan di 28 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Namun, kata Ade, wilayah yang paling parah terdampak bencana alam ada di 5 kecamatan, yakni Nanggung, Cigudeg, Sukajaya dan Jasinga yang luluh lantak diterjang banjir bandang dan longsor. Sementara satu kecamatan lain yaitu Gunungputri, terendam banjir akibat luapan Sungai Bekasi.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan pendataan penduduk, pemukiman dan infrastruktur terdampak bencana, serta perencanaan penyediaan hunian bagi para pengungsi.

"Baik melalui penyediaan dana tunggu untuk hunian sementara dan pembangunan hunian tetap. Juga sedang mengupayakan agar sekolah kembali beroperasi yang saat ini masih digunakan untuk pengungsi," kata Ade.

Selain itu, untuk antisipasi jangka panjang Pemkab Bogor juga terus mengintensifkan koordinasi dengan lembaga yang mampu melakukan pemetaan geologi untuk mengetahui penyebab bencana.

"Juga untuk melihat kemungkinan pemanfaatan lahan milik negara oleh lembaga maupun pihak swasta, baik itu lahan HGU, hutan dan perkebunan. Serta melihat lagi aktivitas dan dokumen perizinan pertambangan di wilayah Bogor dan daerah perbatasan," tegas Ade.